Pengertian Praperadilan - Istilah praperadilan dikenalkan melalui Undang Undang Nomor 8 tahun 1981. Praperadilan membawa perubahan dan memunculkan harapan baru akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Adapun pengertian mengenai praperadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :
“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a.Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b.Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan .
c.Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.
Menurut Oemar Seno Aji sebagaimana dikutip oleh (Hamzah, 1996:192), mengatakan “ Lembagarechter commissarismuncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (duangmiddlen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat “.
 |
| Ilustrasi "Praperadilan" |
Secara umum, acara praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 101 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tetapi secara khusus yang mengatur tata caranyanya diatur d alam Pasal 82 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Berdasarkan Pasal ini,
secara ringkas acara praperadilan diuraikan sebagai berikut:
a. Setelah pengadilan negeri menerima pengajuan pemeriksaan perkara praperadilan, maka dalam waktu tiga hari, maka hakim yang ditunjuk sudah menetapkan hari persidangan.
b. Persidangan pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal, dimana dalam persidangan
itu hakim mendengar keterangan, baik dari tersangka ataupun pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
c. Dalam persidangan, hakim dibantu oleh seorang panitera.
d. Pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat dan dalam waktu tujuh hari harus sudah dijatuhkan putusan.
Mengenai isi putusan praperadilan, selain putusan memuat dengan jelas dasar dan alasan dijatuhkannya putusan, juga memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam hal suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum harus segera membbebaskan tersangka.
b. Dalam suatu hal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan.
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang dibayarkan atau diberikan, sedangkan dalm hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi.
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk dalam alat
pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus dikembalikan kepada
tersangka atau dari siapa benda itu disita.
