Pengertian Perjanjian dan Unsur-unsur perjanjian

Pengertian Perjanjian  - Secara etimilogis perjanjian dalam bahasa arab mu’ahadah, ittifaq, akad atau kontrak. Secara terminologis menurut Yan Pramadya Puspa, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.

Perjanjian menurut WJS, Poerwadarminta, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.

Pengertian Perjanjian dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata “akad” berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti“ mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan. Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Definisi akad yang lain adalah: pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Definisi di atas memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Perjanjian - Akad Ijab dan Qabul

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang ingin dicapai dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad”. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam jual beli adalah untuk

melakukan pemindahan kepemilikan, maka terjadinya pemindahan kepemilikan tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum inilah yang disebut kemudian sebagai hukum akad.

Tujuan setiap akad menurut fuqaha, hanya diketahui melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara’ hukumnya tidak sah. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: yang pertama tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, yang kedua Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga Tujuan akad harus dibenarkan syara’.

Unsur perjanjian

Terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain:

a.       Ada pihak –pihak , sedikitnya dua pihak: Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.

b.      Ada Persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap: Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap,bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukan dengan penerimaan tanpa syarat suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ditawarkan dan dirundingkan pada umumnya mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian, maka timbullah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

c.       Ada Tujuan Perjanjian: Tujuan Mengadakan perjanjian terutama untuk memunuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan orang lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d.      Ada prestasi yang akan dilaksanakan: Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya, pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e.       Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan: Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya beruba akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuaanya yang dipahami oleh parak pihak itu sudah cukup, kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

f.       Ada syarat-syarat tententu sebagai isi perjanjian: Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai  cara pembayaranya, cara penyerahanya, dan sebagainya.

Demikianlah pengertian perjanjian dan unsur-unsur Perjanjian, semoga tulisan kami di atas dapat menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum islam terutama tentang perjanjian.