Pengertian Keberagamaan

Pengertian Keberagamaan - Istilah “beragama” seperti disebut Lukman Ali dalam kamus bahasa Indonesia, mempunyai arti menganut (memeluk agama) taat kepada agama, beribadah. Pengertian “keagamaan” yaitu adalah “ yang berhubungan dengan agama”. Sedangkan “keberagamaan” sendiri merupakan prilaku-prilaku beragama ataupun perwujudan atas keyakinan yang dimiliki seseorang.

Keberagamaan dalam ruang publik sosial setidaknya didasari pengindraan akal manusia terhadap kenyataan. Hal semacam itu merupakan satu kesatuan system kehidupan, yang dibekalkan Tuhan kepada manusia, berupa cipta, rasa, karsa, yang bermuara pada akal. Pada saat semuanya memainkan fungsi dan memegang otoritasnya masing-masing, terwujudlah suatu kebudayaan dalam kenyataan.

Secara etimologi religius berasal dari kata reli-religious yang artinya hal yang berhubungan dengan agama dan secara terminologi religius adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan agama seperti tempat ibadah, kitab-kitab suci dan ritual keagamaan. Beda lagi menurut Zaenal Arifin Abbas secara etimologi religius berasal dari bahasa Latin yaitu religio, sedangkan secara terminologi religius adalah suatu ikatan lengkap untuk mengikat manusia dengan pekerjaan-pekerjaannya sebagai ikatan wajib dan sedangkan agama menurut bahasa artinya untuk mengikat manusia kepada Tuhan-nya. Agama (religion) dan pengalaman religius (religions exsperience) adalah dua istilah kunci karya James, namun apa yang dimaksud agama oleh James berbeda dengan pengertian umum. Karena James sendiri tidak begitu suka dengan istilah atau rumusan-rumusan agama yang terlalu institusional, formal dan kaku.

Tylor mengatakan agama sebagai “kepercayaan terhadap hal-hal yang spiritual”. Agama lahir dari para “filosof primitif” untuk mengerti dan memahami pengalaman-pengalaman mental mereka. Sedangkan Geertz mengatakan agama adalah sistim simbol yang gunanya membentuk mooddan motivasi-motivasi yang begitukuat, melingkupi dan bertahan lama dalam diri manusia dengan  memformulasikan konsepsi-konsepsi tatanan umum eksistensi dan menyelubungi konsep-konsep tersebut dengan semacam aura faktualitas sehingga mood dan motivasi-motivasi secara unik dapat ditangkap sebagai suatu yang realitas. Agama adalah jawaban-jawaban menyeluruh terhadap pertanyaan-pertanyaan inti eksistensial yang selalu dihadapi umat manusia, pengkodifikasian jawaban-jawaban ini ke dalam bentuk-bentuk kredo menjadi sangat signifikan bagi para penganutnya,  ritual dan upacara-upacaranya memberikan ikatan emosional bagi setiap individu yang melaksanakannya, pembentukan tubuh institusional membawa mereka yang sama-sama menganut kredo dan melaksanakan ritus dan upacara tersebut ke dalam kongregasi, dan yang tak kalah pentingnya tubuh institusi mampu melanggengkan ritus-ritus tersebutdari generasi kegenerasi.

Keberagamaan, menurut JalaluddinRahmat yaitu perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash. Dari definisi keberagamaan tersebut, maksudnya adalah pola sikap seseorang yang berusaha menuju kepada pola kehidupan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Untuk menjelaskan makna keberagamaan sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini, maka perlu kiranya dimulai dengan mencari akar dari kata yang membentuknya. Dalam hal ini, keberagamaan berasal dari kata dasar “agama” yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiaban yang bertahan dengan kepercayaannya itu. Pengertian agama dapat dilihat dari sisi etimologi bahwa istilah agama berasal dari kata: “a” yang berarti “tidak” dan “agama” yang berarti “kacau”. Agama dengan demikian berarti aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut “religion”, yang berakar pada bahasa Latin “religio” yang berarti “mengikat erat”. Dalam Islam terdapat istilah “din” yang bisa juga diterjemahkan sebagai agama yakni mencakup keberhutangan, ketundukan, kekuatan yang menghadiri dan kecenderungan alami.

Istilah atau konsep “keberagamaan” sudah secara luas digunakan dalam wacana keseharian, namun tidak demikian halnya di dalam wacana studi. Di dalam wacana studi, konsep “keberagamaan” atau religiou city, merupakan konsep yang bersifat complicatedatau rumit. Kerumitan itu secara substantif tercermin pada apakah keberagamaan itu hanya berkaitan dengan kualitas responsi umat sesuatu agama terhadap sistem ajaran agamanya yang tercermin pada berbagai dimensinya. Apabila ya, apakah mungkin seseorang dapat mengetahui jati diri dari sesuatu agama secara utuh dan sempurna? Mengingat bahwa persoalan keberagamaan tidak hanya menyangkut yang profon saja tetapi juga yang sakral; bukan hanya yang lahiriyah saja, tetapijuga yang bathiniyah.

Konsep “keberagamaan” dapat diketahui seperti yang diungkapkan oleh Cardwell (1980:1) yaitu bahwa “religious city is widely used, but dificult concept to difine and consequently has traditionally been a difficult concept for sociologists to research.”

Definisi semacam itu akan mengalami kesulitan ketika dipakai untuk melihat agama-agama non-teis seperti Buddhisme dan Taoisme. Tak anyal jika dari definisi tersebut, muncul perdebatan apakah Buddhisme dan Taoisme merupakan sebuah agama atau sebuah ajaran filsafat. Namun yang perlu dicatat adalah keduanya memiliki konsep akan suatu keberadaan metafisik atau transenden yang merupakan awal dari keberadaan alam semesta. Maka secara mendasar dan umum, agama dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia ghaib misalnya dengan Tuhan bagi agama-agama Teistik yang mengatur manusia dengan manusialainnya dan mengatur manusia dengan alam semeta. Agama sebagai sebuah sistem keyakinan berisikan ajaran dan petunjuk bagi para penganutnya agar selamat dalam kehidupan serta setelah kematian. Oleh karenaitu tentang keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai orientasi padamasa yang akan datang dengan cara mengikuti kewajiban-kewajiban keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianut atau diyakininya.

Sementara itu Elizabeth K. Nittinghm berpendapat bahwa agama bukanlah sesuatu yang dapat dipahami melalui definisi melainkan deskripsi (penggambaran). Agama merupakan gejala yang sering “terdapat dimana-mana” serta berkaitan dengan usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari kebenaran diri sendiri dan kebenaran alam semesta. Agama melibatkan dirinya dalam masalah kehidupan sehari-hari sehingga dapat dijadikan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (supranatural) yang menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan.

Dengan demikian, tanpa mengurangisubstansi dari pokok yang sedang kita bicarakan, dapat disimpulkan bahwa agama merupakan pengikat kehidupan manusia yang diwariskan secara berulang dari generasi ke generasi. Dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan ghaib yang selanjutnya menimbulkan respons emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebutbergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan ghaib tersebut. Agama juga berarti kepercayaan kepada yang kudus menyatakan diri pada hubungan dengan Tuhan dalam bentuk ritus, kultus dan permohonan, membentuk sikap hidup berdasarkan doktrin-doktrin tertentu dari kitab suci. Disamping itu agama secara luas bahkan mencakup juga tentang keseluruhan proses peradaban manusia yang akan menghasilkan kebudayaan.

Islam sebagai gerakan kultural pada dasarnya lebih menekankan keterbukaan dan dialog untuk mencari bentuk sintetik baru yang lebih baik, dan berbasis pada  akhlakul karimahyaitu memperkuat dan mempertinggi budi pekerti, sehingga kelangsungan hidup masyarakat lebih terjaga. Kekuatan masyarakat pada  hakekatnya tergantung pada budi pekerti. Jika budi pekerti itu jatuh, maka jatuhlah masyarakat itu.

Allah SWT berfirman: Artinya : “Serulah (manusia)kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S an-Nahl:125)

Dalam hal ini tidak akan diuraikan tentang prinsip-prinsip Islam dalam mengubah masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik, tetapi disini akan disebutkan hal-hal yang dianggap prinsipal dan mencerminkan pandangan Islam tentang peranan agama.

a. Islam memandang bahwa kehadiran agama di dunia ini dimaksudkan untuk mengubah masyarakat dari zulumat kepada annur. Islam adalah agama yang menghendaki perubahan. Ia datang bukan untuk membenarkan status quo, akan tetapi datang untuk membenarkannya. Islam datang untuk membebaskan mereka dari hidup kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebodohan menuju pengertian.
b. Istilah Islam untuk membangun dalam hal ini ditegaskan dalam firman Allah Q.S ar-Ra’d ayat 11 yaitu: Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S ar-Ra’d : 11) Islam memandang perubahan-perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individual, secara berangsur-angsur perubahan individual ini harus disusul dengan perubahan konstitusional.
c. Islam memandang bahwa perubahan individual harus bermula dari peningkatan dimensi intelektual kemudian dimensi idiologikal. Dimensi ritual harus tercermin pada dimensi sosial.
d. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahiliyahan tentang syariat Islam, tetapi pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial.

Kita sering berbicara tentang agama, dan berakhir dengan perbedaan yang meruncing, hanya karena masing-masing memandang agama dari dimensi yang berbeda. Satu pihak memandang bahwa kesadaran agama sedang bangkit, karena melihat pengunjung masjid melimpah dan peringatan keagamaan yang meriah. Pihak yang lain menunjukkan kemundurannya perasaan beragama dengan meningkatnya tindakan kriminal, prilaku anti sosial, dan kemerosotan moral, kedua pihak tidak akan bertemu sebelum ditunjukan kepada mereka, agama yang mereka bicarakan adalah tidak sama, pihak pertama membicarakan agama dalam dimensi ritual, yang kedua dalam dimensi sosial.

Agama adalah sistem yang terdiri dari beberapa aspek bukan dari suatu yang tunggal, menurut Gloock dan Stark ada lima dimensi keagamaan yaitu: ritual, mistikal, idiologikal, intelektual dan sosial. Dimensi ritual berkenaan dengan upacara-upacara keagamaan, situs-situs religius, seperti sholat, misa atau kebaktian. Dimensi mistikal menunjukkan pengalaman keagamaan yang meliputi paling sedikit empat aspek yaitu: concern, cognition, trust, dan fear, keinginan untuk mencapai nilai hidup, kesadaran akan kehadiran yang maha kuasa, tawakal dan taqwa adalah dimensi mistikal. Dimensi idiologikal mengacu pada rangkaian kepercayaan yang menjelaskan eksistensi manusia vis a visTuhan dan mahluk Tuhan yang lain. Pada dimensi inilah misalnya orang Islam memandang manusia sebagai kholifah fil ardh, dan orang Islam dipandang mengemban tugas luhur untuk menunjukkan tingkat pemahaman orang terhadapdoktrin-doktrin agamanya  kedalamannya tentang ajaran agama yang dipeluknya. Dimensi sosial disebut oleh Glock dan Stark sebagai consequensialdimensi adalah dimanifesikan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat,ini meliputi seluruh prilaku yang didefinisikan oleh agama.

Di dalam membicarakan keberagamaan secara umum Abdullah berpendapat bahwa ada tiga komponen dasar yaitu pengetahuan, penghayatan dan perbuatan atau dalam bahasa lain dikenal dengan kognisi, afeksi dan psikomotor dalam bahasa pendidikannya. Aspek pengetahuan atau kepercayaan bermuatan informasi tentang kepercayaan dan konstruk ajaran agama. Aspek ini kiranya sesuai dengan yang dimaksud oleh Glock dan Stark sebagai aspek idiologikal, dan menyebut sebagai creedall. Adapun aspek afeksi bermuatan penghayatan terhadap keberadaan agama dan seluruh institusinya. Ada pula yang menyebut sebagai komitmen yang dari padanya melahirkan identitas keagamaan tertentu. Sedang aspek psikomotor bermuatan prilaku yang mewujud dalam tampilan-tampilan rill, baik yang bersifat ritual, etis, finansial, emosional maupun sosial.

Pandangan lain yamg kiranya juga tidak dapat dikesampingkan dalam membicarakan tentang dimensi-dimensi keberagamaan ini ialah pandangan Fukuyama (1961), dimana menurutnya dalam memandang keberagamaan seseorang dapat dilihat dari empat aspek atau dimensi yaitu “creedall” yang berkaitan dengan masalah kepercayaan, “cogniti” yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ajaran agama, “cultic” berkaitan dengan pelaksanaan ritual-ritual keagamaan dan “devisional” yang berkaitan dengan pengalaman dan emosi keagamaan.

Sesuai dengan perbedaan pendekatan sebagaimana disebutkan diatas, studi Glock dan Stark menyajikan komponen-komponen yang kiranya disamping membawa nuansa baru juga paling lengkap mengenai refleksi keberagamaan. Menurut mereka, kelima komponen atau aspek ini (ada yang menyebut keterlibatan=involve) yaitu aspek ritual yang menyangkut tentang aktifitas penunaian peribadatan seperti sholat, berdo’a, membaca kitab suci, aspek idiologi yang menyangkut tentang dogma-dogma atau tradisi, aspek intelektual yang menyangkut tentang pengetahuan yang berkaitan dengan ajaran agama, aspek eksperiensial yang menyangkut pengalaman atau emosi keagamaan dan aspek konsekuensial yang menyangkut prilaku sosial yang didorong atau dimotivasi oleh ajaran agama.

Menurut Glok dan Stark keberagamaan muncul dalam lima dimensi. Dimensi-dimensi itu adalah keyakinan, praktek, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi-konsekuensi yang mana akan diterangkan di bawah ini.
1.  Dimensi Keyakinan
Dimensi ini berisikan pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu, mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut di harapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara ajaran agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.

2.  Dimensi Praktek Agama
Dimensi ini menyangkup prilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek-praktek keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting: Ritual mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suciyang semua agama mengharapkan para penganutnya melaksanakan. Dalam kristen sebagian dari pengharapan ritual formal itu diwujudkan dalam kebaktian di gereja, persekutuan suci, baptis, perkawinan dan semacamnya.

Ketaatan dan ritual bagaikanikan dengan air, meski ada perbedaan penting, apabila aspek dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal, dan khas pribadi. Ketaatan dikalangan penganut kristen diungkapkan melalui sembahyang pribadi, membaca injil dan barang kali menyanyi hymnebersama-sama.

3.  Dimensi Pengalaman
Dimensi ini bersikap dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung penghargaan-penghargaan tertentu, meski tidak tepat dikatakan bahwa seseorang  yang beragama baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia kan mencapai suatu keadaan kontak dengan perantara supernatural). Seperti telah kita kemukakan, dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi,dan sensasi-sensasi yang dialami seorang pelaku atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau suatu masyarakat) yang melihat komunikasi walaupun kecil dengan suatu esensi ketuhanan, yakni dengan Tuhan, dengan kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental (Glok dan Stark 1965, bab 3 dan 8) tegasnya ada kontras-kontras yang nyata dalam berbagai pengalaman tersebut yangdianggap layak oleh berbagai tradisi dan lembaga keagamaan, dan agama juga bervariasi dalam hal dekatnya jarak dengan prakteknya. Namun setiap agama memiliki paling tidak nilai minimal terhadap sejumlah pengalaman subjektif keagamaan sebagai tanda keberagamaan individual.

4.  Dimensi Pengetahuan Agama
Dimensi ini menyatu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki  sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi Indonesia. Dimensi pengetahuan dan keyakinan berkaitan satu dengan yang lainnya karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimanya walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh, seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya atau kepercayaannya bisa kuat atas dasar pengetahuan yang sedikit.

5.  Dimensi Sosial
Komitmen agama berkaitan dari keempat dimensi yang sudah dibahas di atas. Dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah ”kerja” dalam pengertian teologis digunakan disini. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas mana konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-mata berasal dari agama.

Pengertian Pencak Silat

Pengertian Pencak Silat - Pencak silat ialah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela atau mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan integritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan hihup atau alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan dan takwa kepada Tuhan.

Pengertian pencak silat ialah penerapan keahlian atau kepandean mengelak, menangkis dan menyerang secara tepat dalam perkelahian atau pertandingan.

Sebelum ada kesepakatan untuk mengkukuhkan kata kata Pencak Silat sebagai istilah nasional, bahkan mungkin sampai sekarang walaupun kelompok minoritas, di kalangan pendekar masih ada yang mengartikan istilah Pencak Silat yang berasal dari dua kata yang berbeda masing-masing artinya, seperti pendapat:
a. Abdus Syukur yang dikutip oleh O’ong Maryono dalam bukunya Pencak Silat Merentang Waktu Pencak adalah gerakan langkah keindahan dengan menghindar, yang besertakan gerakan berunsur komedi. Pencak dapat dipertontonkan sebagai sarana hiburan. Sedangkan, Silat adalah unsur tehnik bela diri menangkis, menyerang dan mengunci yang tidak dapat diperagakan didepan umum.
b. R.M. Imam Koesoepangat, Guru Besar Persaudaraan Setia Hati Terate di Madiun: Pencak silat sebagai gerakan bela diri tanpa lawan, sedang Silat sebagai gerakan bela diri yang tidak dapat dipertontonkan.

Baru dengan pendirian IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) pada tahun 1948, di Surakarta, istilah Pencak Silat mulai dibakukan sebagai istilah nasional. Kemudia pada seminar Olah Raga Asli di Tugu, Cisaruah bulan November 1973, disepakati dan diresmikan kata Pencak Silat sebagai sebutan olah raga asli Indonesia.

Pendidikan pencak silat yang mungkin saat ini hanya menyangkut aspek “psikomotorik” atau pemberian ketrampilan gerak, sudah saatnya digeser menjadi sebuah model pendidikan menyeluruh bagi rakyat Indonesia yang menyangkut aspek kognitif maupun afektif di dalamnya.

Aspek kognitif merupakan aspek kemampuan siswa untuk melakukan pengembangan pemikiran secara logis. Aspek kognitif mempunyai Sasaran mencakup proses intelektual seperti mengingat, memahami, memecahkan persoalan dan memprosesnya. Sedangkan Aspek afektif merupakan aspek kemampuan siswa untuk mengolah rasa dan sikap.

Pencak Silat

Apabila para insan pencak silat tidak mencoba menggali pangkal nilai pendidikan pencak silat yang ada, maka pencak silat akan mengalami kehilangan generasi penerusnya. Jangankan menjadi olahraga beladiri di negeri sendiri, bertahan saja mungkin tidak bisa.

Sekilas Pencak Silat memang Sebagai pendidikan olah raga yang mengutamakan kegiatan dan kekuatan fisik saja, tetapi ternyata Pencak Silat memiliki multi aspek, karena mengandung tidak hanya aspek olah raga, bela diri, seni dan budaya tetapi juga sejarah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Henri Cambert-Loir, menurutnya bahwa Pencak Silat bersangkut paut dengan olah raga, dengan seni, dengan rohani, pendidikan dan dengan kesatuan masarakat.

Menurut PB. IPSI, yang dikutip oleh O’ong Maryono bahwa Pencak Silat adalah suatu kesatuan empat rupa seperti tercermin pada senjata trisula dalam lambang IPSI, dimana ketiga ujungnya melambangkan unsur seni, bela diri dan olah raga, dan gagangnya mewakili unsur mental spiritual.

Sebagai seni, Pencak Silat merupakan wujud kebudayaan pada bentuk kaidah gerak dan irama, yang tahluk pada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara wiraga, wirama dan wirasa.

Ketika berbicara tentang seni berarti merambah dunia keindahan. Sedangkan untuk menghayati keindahan dibutuhkan suatu apresiasi yang cukup memadai disamping kepekaan rasa. Ini dikandung maksud bahwa pencak silat ingin membawa penghayatan terhadap kepekaan rasa.

Rasa disini ialah rasa keindahan, maka penghayat Pencak Silat itupun akan terbawa pada kepekaan rasa keindahan. Efeknya, jiwa orang menjadi indah, kita katakan jiwa yang indah yaitu jiwa yang sehat.

Demikianlah pengertian pencak silat. Sebagai bela diri, Pencak Silat dipertunjukan guna memperkuat naluri manusia membela diri terhadap berbagai macam ancaman dan bahaya. Guna mencapai tujuan ini taktik dan tehnik yang dipergunakan pesilat mengutamakan efektivitas untuk menjamin keamanan fisik.

Begitupun sebagai olah raga Pencak Silat mengutamakan kegiatan jasmani, agar mendapat kebugaran, ketangkasan maupun prestasi olah raga. Pesilat berupaya untuk meningkatkan ke kelincahan anggota tubuh dan kekuatan gerak sekaligus menamba semangat agar berprestasi didalam pertandingan.

Sebaliknya, sebagai olah batin Pencak Silat lebih banyak menitik beratkan pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur.

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  atau  Information and Communication Technologies  (ICT)  adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan  teknis  untuk memproses dan menyampaikan informasi.TIK mencakup dua aspek yaitu  teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian   dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan  dengan pengambilan, pengumpulan  (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi(Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006: 6).

Teknologi  informasi  meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu,  manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi  komunikasi  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan.  Jadi,  Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan,  manipulasi, pengelolaan, serta pemindahan informasi antar media.

Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer  (baik  perangkat keras  maupun  perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan  abad ke-20.Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya.

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan zaman.  Mata pelajaran ini perlu diperkenalkan, dipraktikkan dan dikuasai peserta didik sedini mungkin agar mereka memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan global yang ditandai   dengan perubahan yang sangat cepat.Untuk menghadapi perubahan tersebut  diperlukan kemampuan dan kemauan belajar sepanjang hayat dengan cepat dan cerdas.  Hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi banyak membantu manusia untuk dapat belajar secara cepat.

Dengan demikian,  selain sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi  proses belajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan peserta didik dengan lingkungan dan dunia kerja.Dengan memasukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam kurikulum sekolah, akan membantu siswa untuk belajar teknologi informasi dan teknologi komunikasi, dan menggunakan segala potensi yang ada untuk pengembangan kemampuan diri. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memberikan motivasi dan kesenangan kepada siswa untuk belajar dan bekerja secara mandiri.

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada jenjang SMA/MA mencakup penguasaan keterampilan komputer, prinsip kerja berbagai jenis peralatan komunikasi dan cara memperoleh, mengolah dan mengkomunikasikan informasi.

Pengertian Desa

Pengertian Desa - Asal kata “Desa” adalah dari bahasa India, yaitu swadesi. Swadesi  berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atu tanah laluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Misalnya: Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa, Gampong atau Meunasah (sebutan buat daerah hukum yang paling bawah di Aceh), Kuta atau Huta di daerah Batak, Dusun atau Tiuh di Sumatera Timur dan Gaukang di daerah Ujung Pandang.

Menurut UU Pemda, yang dimaksud Desa adalah sebagai berikut Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Pemda, Desa diatur mulai dari Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Jadi, hanya 17 (tujuh belas) pasal dalam UU Pemda yang mengatur tentang Desa. Suatu jenis pasal yang relatif sedikit dibanding dengan pasal-pasal yang mengatur tentang daerah. Hal ini bisa dimengerti, karena desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daerah, pengaturan lebih lanjut tentang Desa oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diperintahkan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dr. P. J. Bouman dalam Joko Sismanto mengemukakan pengertian desa dari segi sosiologis kultural demografis bahwa “Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam”.

Dipandang dari segi hukum ketatanegaraan menurut Mariun dalam Joko Sismanto “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat teritorial yang berpemerintahan sendiri (otonom)”. Kemudian menurut Soetardjo Kartohadikoesoema (Joko Sismanto, 1992: 12) “Desa adalah kesatuan hukum dimana tinggal sesuatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Kemudian JBAF Mayor Polak dalam Joko Sismanto mengemukakan bahwa “Desa mempunyai tiga ciri khas yaitu sifat kekeluargaan di antar penduduk, sifat kolektif dalam pembagian tanah dan sifat kesatuan ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri”.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “desa” diartikan sebagai (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat, tanah dan daerah. Dari pengertian ini, maka desa memiliki karakteristik, yaitu: (1) desa merupakan suatu lokasi pemukiman diluar kota-sekaligus bukan kota; (2) desa merupakan sesuatu komunitas yang homogen; dan (3) desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berada di pedalaman (udik).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa atau sebutan lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Bintarto, ahli geografi mendefinisikan desa dari segi geografi, “Desa adalah suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok masyarakat dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu yaitu suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politik dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan hubungannya dengan daerah lainnya”.

Bouman, ahli sosiologi (1982) mendefinisikan dari segi pergaulan hidup, “Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan yang termasuk di dalamnya mengandalkan kehidupan ekonomi dari pertanian, perikanan maupun usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Desa

Pengertian desa oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan Pemerintahan bahwa “Desa berarti kasatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya”. Dari berbagai definisi terdapat beberapa kesamaan yang dapat disimpulkan seperti dari segi pemerintahan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah negara. Kemudian dari segi ekonomi, bahwa desa merupakan lahan yang memiliki potensi untuk manghasilkan berbagai produk pangan dan juga menjadi potensi tenaga kerja yang sangat berarti. Dari segi sosiologis, bahwa kehidupan di desa relatif homogen. Masyarakatnya masih terikat pada adat istiadat dan tradisi di desa.

Berdasarkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dapat diketahui bahwa di dalam desa terkandung beberapa komponen atau unsur pembentukan desa. Unsur-unsur atau komponen-komponen tersebut ialah wilayah desa, penduduk desa dan pemerintah desa.

a. Wilayah
Pengertian wilayah dalam arti sempit yang terdiri dari tiga unsur, yaitu
1)  Darat, daratan atau tanah;
2)  Air, perairan seperti laut, sungai, danau dan sebagainya;
3)  Udara.
Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ditentukan “bahwa syarat wilayah bagi pembentukan desa baru harus dikemukakan luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.

b. Penduduk
Dilihat dari segi demografis, penduduk suatu desa adalah setiap orang yang bertempat kedudukan di dalam wilayah desa bersangkutan selama beberapa waktu tertentu dan tercatat.

c. Pemerintah Desa
Unsur ketiga dari desa yang disebut Pemerintah Desa adalah suatu organisasi terendah dari Pemerintahan RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjabarkan UU Pemda memberikan penjelasan yang rinci mengenai otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

Dapat dilihat pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yaitu: “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hanif Nurcholis mengemukakan “Pemerintahan desa mempunyai tugas pokok:
1.  Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
2.  Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan peerintah kabupaten”.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencangkup:
a.  Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
b.  Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
c.  Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d.  Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

“Tugas Pembantuan (medebewind) penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dari atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana, dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan”.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraa Tugas Pembantuan, menjelaskan “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan”.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerntah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerntah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Prof. Widjaja, mengelompokkan kewenangan desa kedalam beberapa bidang-bidang otonomi, dimana salah satunya mengelompokkan bidang otonomi desa sebagai kewenangan desa, yaitu terdiri dari:
a.  Penetapan Organisasi Pemerintah Desa;
b.  Penetapan Perangkat Desa;
c.  Penetapan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
d.  Penetapan Pembentukan BPD;
e.  Penetapan Apbdes;
f.  Pemberdayaan Dan Pelestarian Lembaga Adat;
g.  Penetapan Peraturan Desa;
h.  Kerja Sama Antar Desa;
i.  Penetapan Batas Desa;
j.  Pembentukan BUMD;
k.  Pemberian Rekomendasi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Potensi Sumber Daya Alam;
l.  Penetapan Retribusi Pasar Desa; Dan
m.  Penetapan Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tanah Adat Dan Aset Desa Lain Sesuai Hak Ulayat Masyarakat Setempat.


Pasal 202 Bab XI Bagian Kedua UU Pemda, “bahwa (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2) Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat”.

Dalam susunan pemerintahan, kedudukan pemeritah desa secara hierarki merupakan bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di tingkat paling rendah dalam Pemerintahan Indonesia, dengan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahnya.

“Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala–kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan”.

Pengertian Konflik

Pengertian Konflik - Dalam  perspektif  materialism dialektic  terdapat kekuatan dari perkembangan individu dan sosial yang dapat mendorong terjadinya konflik dalam proses  material di alam dan masyarakat.  Materialismdialektic  berpandangan bahwa segala sesuatu digubah dengan memiliki sisi yang berlawanan, sehingga ada dinamika dari saling hubungannya segala sesuatu dan membuat perubahan menjadi bersifat universal. Berpikir dialektik berarti selalu melihat sudut pandang yang berlawanan dan selalu berupaya menyintesiskan antara tesis dan disentesis.

Fenomena lain yang nyata dalam kehidupan manusia adalah keragaman atau pluralitas. Keragaman ini memungkinkan adanya criteria tentang baik dan buruk tdak sama persis antara satu kehidupan dan kehidupan yang lain,antara suatu masyarakat dan masyarakat yang lain. Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan (incompatibility), baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Selain berpangkal pada ketimpangan alokasi sumber daya ekonomidan kekuasaan, konflik juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi turut berperan dalam proses evolusio ketidakcocokan dalam hubungan. Oleh karena itu, konflik berjalan kea rah yang positif atau negative tergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada saling pengertian. Dalam perspektf perkembangan, konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan tersebut. Konflik dalam teori perkembangan manusia digunakan baik untuk poses intrapsikis atau intrapersonal maupun interpersonal.

Dalam perspektif Freud, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan antara hasrat individu dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan. Eriskon kemudian menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level. Level pertama, konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua dan masyarakat. Level kedua adalah konflik yang terjadi di dalam dri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya. Level ketiga adalah konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi. Dalam hubungan interpersonal konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan perilaku atau tujuan. Ketidakcocokan terungkap ketika seseorang secara terbuka menentang tindakan atau pernyataan orang lain.

Konflik

Thomas mendefinisikan konflik sebaga proses yang bermula saat salah stu pihak menganggap pihak lain meninggalkan atau berupaya menggagalkan kepentingannya. Dengan demikian, secara garis konflik dapat didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa sosial yang mencakup penentangan (oposisi) atau ketidaksetujuan. Situasi konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya naggapan tentang ketidakcocokan tujuan dan upaya ntuk mengontrol pilihan satu sama lain, yang membangkitkan persaan dan perilaku untuk saling menentang. Konflik antarpribadi (misalnya dengan teman, rekan kerja, tetangga, suami/istri, orang tua/anak) merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahkan semakin tinggi saling ketergantungannya semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya konflik. Jadi, semakin dekat hubungannya semakin nerpotensi untuk terjadi konflik.

Konflik berguna untuk menguji bagaimana karakteristik suatu hubungan antarpribadi. Dua pihak yang memiliki hubungan yang berkualitas akan mengelola konflik dengan cara yang positif. Konflik juga bermanfaat bagi perkembangan individu dalam hal menumbuhkan pengertain sosial. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negative seperti jengkel, marah, atau takut. Namun hasil akhir dari keberadaan konflik, apakah akan bersifat deduktif ataukah konstruktif, sangatb tergantung pada strategi yang digunakan untuk menanganinya.

Dengan pengelolahan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkukuh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. Konflik seepenuhnya merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus dianggap oenting yaitu untuk merangsang pemikiran-pemikiran yang baru, mempromosikan perubahan sosial, menegaskan hubungan dalam kelompok, membantu kita membentuk persaan tentang identitas pribadi, dan memahami berbagai hal yang kita hadap dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pendapat Wirawan (2012) fungsi konflik antara lain: (1) sebagai alat untu memelihara solidaritas; (2) membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; dan (3) mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. 1 Konflik dalam perspektif sosiologi adalah salah satu cara untuk mempersatukan dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Ada dua asumsi yang mandasari munculnya konflik, yaitu:
a.  Asumsi teoritis struktural fungsional konflik:
1.  Masyarakat terbentuk atas dasar konsensus warga masyarakat.
2.  Anggota masyarakat memilikoi komitmen bersama tentang: volue,norms  dan kebudayaan yang harus ditaati dan dipelihara bersama.
3.  Hubungan antar anggota masyarakat bersifat kohesif.
4.  Lebih mengutamakan solidaritas antar warga masyarakat.
5.  Memelihara hubungan resiproitas antar warga masyarakat.
6.  Otoritas pemimpin didasarkan pada legistimasi warga masyarakat.
7.  Masyarakat menjaga ketertiban sosial (social order) dalam hidup bersama.
b.  Asumsi teoritis struktural konflik:
1.  Masyarakat muncul atas dasar kepentingan.
2.  Dorongan anggota-anggota masyarakat menghasilkan perubahan.
3.  Hubungan antar warga masyarakat bersifat devisive.
4.  Cirri oposisi lebih menonjol dalam hubungan sosial.
5.  Konflik structural menjadi bagian dari perubahan sosial dalam masyarakat.
6.  Masyarakat juga ditandai oleh  deferensiasi  sosial yang semakin berkembang.
7.  Social disorder menyebabkan masyarakat menjadi dinamis.

Dari paparan diatas secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, konflik sebagaimana konsensus merupakan realitas sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik merupakan unsur dasar manusia, oleh karena itu pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan masyarakat. Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan, yang persediaannya terbatas. Konflik dapat bersifat individual, kelompok ataupun kombinasi keduanya.

Yang jelas baik yang bersifat intra maupun yang antar kelompok senantiasa ada dalam kehidupan bersama di masyarakat. Kedua, pihak-pihak yang berselisih sering tidak hanya bermaksud untuk memperoleh “sesuatu” yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan sling menghancurkan. Teori konflik memiliki tiga asumsi utama yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu: (a) manusia memiliki sejumlah kepentingan- kepentingan asasi; dan mereka senantiasa untuk mewujudkannya; (b) power (kekuasaan) disamping merupakan barang langkah juga terbagi secara tidak merata sehingga merupakan sumber konflik dan memiliki sifat memaksa; (c) ideologi dan nilai-nilai merupakan senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Ketiga, jika kalangan para fungsionalis beranggapan bahwa setiap elemen sistem sosial itu memiliki tiga fungsi, dan fungsinya merupakan kontribusi positif dalam menciptakan ekuabilium, maka tidak demikian bagi kalangan konflik.

Kalangan teoritis konflik beranggapan bahwa setiap elemen sistem sosial mempunyai kontribusi dalam menciptakan konflik di dalam masyarakat. Jika kalangan fungsionalis menganggap bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu system itu berasal dari luar (ekstra systemic change) maka kalangan konflik dapat membuktikan bahwa faktor-faktor internal pun dapat berfungsi sebagai pencipta konflik dan pada gilirannya menimbulkan perubahan- perubahan sosial, demikian juga dalam kalangan keluarga. Jika kalangan fungsionalis menganggap norma dan nilai sebagai elemen- elemen dasar dalam kehidupan sosial, maka bagi kalangan konflik, elemen kehidupan sosial adalah kepentingan. Jika kalangan fungsionalis menganggap masyarakat senantiasa terintegrasi atas dasar konsensus pada anggotanya tanpa paksaan, maka sebaliknya bagi kalangan konflik, paksaan merupakan elemen penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat oleh kelompok atau kelas dominan.

Pengertian Hak Asasi Manusia, Sejarah dan Macam-macam Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia - Menurut Kamus Besar Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang setara dengan manusia lain, karena dirinya adalah manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia, individual dan otonom, hak asasi manusia ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu hak asasi manusia bersifat individual: (Seorang manusia yang terisolasi pada prinsipnya mempunyai hak asasi manusia)

Dalam bahasa Arab, kata hak asasi berasal dari lafal Haq dan Asas. Kata kata hak, diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut, dan yang benar. Sedangkan asas berarti dasar atau pondasi sesuatu.

Dalam termonologi fiqih, hak berarti sesuatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara’ dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Dengan demikian, menurut bahasa asalnya, kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan.

Istilah hak asasi manusia sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia barat dikenal dengan istilah human right yang secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah huquq al-insan, hak-hak manusia bukan hak asasi manusia. Pemakaian kata “asasi” dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.

Para Ulama, terutama pakar Islam kontemporer, juga telah berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Salah satu definisi yang dianggap paling lengkap dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh Abul A’la al-Mawdudi. Beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga Negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak- hak tersebut merupaka pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia,yang tepatnya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ham didasarkan pada primsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Rhoda E, Horward dalam mengartikan hak asasi manusia sebagai alat egilater untuk memberikan keanggotaan kepada semua pribadi dalam suatu kesatuan kolektif. Menurutnya semua orang memiliki hak asasi manusia baik anak-anak, narapidana, orang yang sakit mental, orang yang cacat intelektual, orang asing, dan semua kategori yang selalu diingkari hak asasi manusianya, bagaimanapun mereka jugalah seorang manusia.

Hak asasi manusia dilindungi secara institusional, ia bukan hanya sehimpunan nilai-nilai yang dinyatakan dalam budaya keagamaan atau sekuler, melainkan juga sehimpunan hak-hak yang oleh hukum, pemerintah, dan semua bentuk lembaga sosial diatur perlindungannya.

Dalam Islam sendiri hak asasi manusia telah diperjuangkan, dan tergolong agama yang pertama kali mendeklarasikannnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan ungkapan yang sangat populer dari khalifah kedua dalam Islam yakni Umar Ibnu Khattab menegaskan keberpihakannya terhadap hak-hak asasi manusia melalui pernyataan ironinya, “kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka”

Hak-hak asasi dalam Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu: prinsip persamaan manusia, dan prinsip kebebasan individu. Prinsip persamaan bertumpu pada dua pilar kokok dalam ajaran agma Islam yakni: Kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal. Sedangkan prinsip kebebasan individu dalam perspektif Islam adalah makhluk yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi.

Sejarah Hak Asasi Manusia 
Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke- 17 dan ke-18.

1. Pengalaman Inggris Magna Carta tahun 1215 sering keliru dianggap cikal bakal kebebasan warganegara Inggris, piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna yang lebih luas. seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

2. Pengalaman Amerika Serikat. Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidak puasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara.

3. Pengalaman Prancis. Penyelesaian yang terjadi meyusul revolusi prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Monstesquieu dan Rousseau. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warganegara prancis yang terjadi pada tahun 1789 memperlihatkan dengan jelas sekali pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut Deklarasi tersebut, kebahagiaan sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak- hak manusia yang suci, dalam hal ini tidak dapat dicabut, dan merupakan suatu kodrat”.

Kepedulian interasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum perang dunia II, baru setelah dimasukkan kedalam piagam PBB pada tahun 1945, dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Namun, jelas bahwa upaya domestic semacam itu mempunyai sejarah yang panjang dan terhormat, yang berkaitan erat dengan kegiatan revolusioner yang bertujuan menegakkan sistem konstitusional yang berdasarkan pada legimitasi demokratis dan rule of law (pemerintahan berdasarkan hukum).

Awal dari perhatian internasional kepada hak-hak asasi manusia, setidak- tidaknya dapat dipandang dari sudut hukum internasional, serta dapat pula ditelusuri baik dari perbudakan ataupun peperangan. Jika perjanjian multilateral pertama atau konfensi bukan hanya suatu pertemuan melainkan sebuah instrument hukum yang dianggap suatu patokan, maka kepedulian internasional kepada hak-hak asasi manusia sudah mulai sejak kira-kira seratus dua puluh lima tahun yang lalu. Ironisnya, perjanjian multilateral pertama mengenai hak-hak asasi manusia timbul dari peperangan, dan cabang tertua dari undang undang hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata.

Hak Asasi Manusia

Berikut penjelasan tentang hak asasi dalam pertikaian bersenjata dan perbudakan:

a. Hak-hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata Pada tahun 1864 negara-negara besar pada saat itu kebanyakan negara barat menulis konvensi gevena pertama untuk korban-korban pertikaian bersenjata. Perjanjian ini mencantumkan asas sentral bahwa petugas kesehatan harus dianggap netral sehingga mereka dapat merawat prajurit- prajurit yang sakit dan terluka.

b. Hak-hak asasi manusia dan perbudakan. Palang merah untuk melindungi hak-hak manusia dalam pertikaian bersenjata dan secara bebas mungkin bisa disebut upaya-upaya liga bangsa untuk melindungi berbagai hak, kecenderungan sejarah utama ketiga timbul setelah ada dua kecenderungan utama sebelum tahun 1945 dari usaha yang memakan waktu lama untuk melindungi hak-hak mereka yang tersekap dalam perbudakan. Yang menaungi hal ini bukanlah salah satu organisasi dunia melainkan gabungan-gabungan dari pimpinan organisasi nonpemerintah. Akhirnya membujuk Negaranegara untuk juga menyetujui Konvensi tahun 1926 yang menyatakan bahwa perbudakan tidaklah sah.

Ada dua pendekatan yang menjelaskan asal muasal hak asasi manusia yaitu:
Pertama: Pemikiran yang berdasarkan pandangan atau ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) adalah sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadannya, hal tersebut tidak bergantung pada manusia. Karena Agama-agama memberikan argument yang sangat jelas bahwa manusia berawal dan berakhir dari Sang Pencipta. Tidak ada satu pun yang berharap menguasai atau bertindak sewenang-wenang terhadap manusia. Oleh karena hak asasi adalah anugerah Tuhan, maka perlindungan atas manusia merupakan bagian tanggung jawab manusia terhadap Tuhan.

Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestic, setiap negara memberikan kopensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. mekanisme internasional untuk mejalin hak asasi manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau, pada kasus yang ekstrem, malahan tidak ada. Dengan demikian mekanisme internasional sedikit benyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestic gagal atau ternyata tidak memadai.

Di Indonesia sendiri, kebangkitan kepedulian terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia di kalangan khalayak, kaum intelektual, lembaga- lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah merupakan suatu gejala yang wajar sehubungan dengan faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada persepsi dan realisasi hak-hak manusia, yaitu tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Dari sudut sejarah faktor pengaruh kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia justru merupakan arus dasar dari perjuangannya untuk merdeka, dan kemudian upaya-upaya mengisi kemerdekaan itu melalui pembangunan untuk mengentas martabat manusia dan hak-hak asasinya.

Agama menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Dalam islam misalnya dapat kita temukan penjelasan Al-Quran sebagai berikut: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Kedua: pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada agama. Pemikiran ini sangat beragam. Ada yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa agama manusia bisa hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan akan musnah.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, ham tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada ham. Dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.

Macam-Macam HAM 
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Berikut ada beberapa macam hak asasi manusia. Meskipun dalam Islam, ham tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang di abaikan pada bangsa lain. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Hak Hidup Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci kepada setiap manusia. Seseorang tidak berkuasa untuk melenyapkan tanpa kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hijr ayat 23 yang artinya: “Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewaris.” Dalam sebuah negara hak untuk melenyapkan hidup seseorang itu hanya diberikan kepada kekuasaan negara (pemerintah saja), sesuai dengan hukum tindak pidana. Kepentingannya ialah semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat yang melindungi setiap jiwa yang ada.

2. Hak Kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat menentukan harga kehidupan manusia. Kemerdekaan ialah terhindar atau terlepas dari perbudakan, dengan kata lain memiliki kemuliaan. Tidak mungkin kemuliaan diperoleh tanpa kemerdekaan oleh karena itu kemerdekaan adalah aspek penting dalam hidup manusia. Di dalam ajaran Islam kemerdekaan mencakup beberapa aspek yaitu: a. Kemerdekaan kemanusiaan. b. Kemerdekaan beragama. c. Kemerdekaan bidang Ilmu pengetahuan. d. Kemerdekaan politik e. Kemerdekaan sosial dan masih banyak yang lainnya.

3. Hak Berilmu. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal fikiran dan potensi untuk berilmu. Quraish Shihab mengatakan: Manusia menurut Al-Quran, memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkannya. menurut pandangan Al-Quran seperti diisyaratkan pada wahyu pertama ilmu terdiri dari dua macam, yang pertama: ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, yang kedua ilmua yang diperoleh karena usaha manusia.

4. Hak Kehormatan Diri. Secara Asasi setiap manusia mempunyai kehormatan diri. Kehormatan juga merupaka anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Bisa jadi tingkat kebesarannya sama seperti Allah memberikan kesehatan pada setiap jasad manusia. Memang hak asasi kehormatan diri tidak berdiri sendiri tetapi kemuliaan sangatlah berkaitan erat dengan masayarakat. Setiap individu hidup dalam jenis dan kelompok manusia yang selalu dinamis. Hubungan-hubungan kemanusiaan terjadi sebagai bagian dari kodrat manusia selaku makhluk sosial, dan dalam komunitas kelompok itu kehormatan diri harus terjamin dan tidak boleh dilanggar.

5. Hak Memiliki. Di saat Islam menetapkan bahwa setiap orang harus mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu dan hak kehormatan diri, Islam menetapkan disamping semuanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diperuntukkan terhadap kepentingan seluruh umat Islam. Untuk kepentingan itu kemudian dalam Islam timbul undang-undang pidana dan kesehatan mengatur dan menertibkan hak hidup, undang-undang hukum dan bimbingan sosial serta undang-undang internasional untuk mengatur hak kemerdekaan, undang-undang pengajaran dan pendidikan untuk mengatur hak berilmu, juga bermacam undang-undang untuk melindungi hak kehormatan diri.

Pengertian Perubahan Sosial dan Bentuk Perubahan Sosial

Perubahan Sosial  - Menurut Harper perubahan sosisal didefinisikan sebagai berikut (perubahan) yang segnifikasi mengenai struktur sosail dalam kurun waktu tertentu, perubahan didalam struktur itu mendukung beberap tipe-tipe perubahan sosial terstruktur sosail yaitu pertama, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubhan – perubahan peran dan individu- individu baru dalam sejarah manusia yang berkait dengan kebradaan struktur.

Perubahan dalam hal seperti ini disebut gradual (bertahap) dan tidak banyak unsur-unsur maupun unsur yang telah hilang.kedua perubahan dalam cara-cara bagian terstruktur sosial berhubungan. Perubahan ini misalnya terjadi dalam perubahan alur kerja aparat pemerintahan masih manual (menggunkan tenaga manusia), maka sekarang dapat dilihat bahwa perubahan mengalami perubahn yaitu lebih canggih.ketiga perubahan dalam fungsi stuktur berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana masyarakat mengatsinya.

keempat perubahan dalam struktur yang berbedah-bedah lembaga pendidikan maupun masyarakat industri memiliki fungsi menyiapkan tenaga kerja untuk keperluan industri.kelima munculnya struktur baru yang dapat digeser oleh strktur yang lama serta menggantikan perubahan yang baru bermunculan.

Perubahan sosial hanya sebagian ruang lingkup terkjadi pada ruangan tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut, namun perubahan mungkin juga mencakup keseluruhan ( atau sekurang-kurangnya hanya intinya saja) aspek sistem dan menghasilkan perubahan secara menyeluruh dan menciptakan sistem yang secara mendasar berbedah dengan sistem yang lama. Kingley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubhan-perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat, Menurut Iver perubahan sosial merupakan perubhan hubungan sosial atau sebagi perubahan terhadap keseimbangan.

Perubahan Sosial

Bentuk Perubahan Sosial
Bentuk perubahan sosial dapat dibedahkan menjadi dua yaitu pertama perubahan yang cepat dan perubahan yang lambat Perubahan lambat (Evolusi) Perubahan secara lambat atau evolusi memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu.

Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang ditimbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

1. Perubahan evolusi (lambat) Perkembagan kehidupan kebudayan mulai bentuk yang paling rendah hingga kedalam bentuk yang paling tinggi, pola tersebut pola ini ditandai oleh sederetan tingkatan terutama yang berurutan. Lewis tropolog mendefinisikan tingkatan yang berurutan H Morgan – orang yang pertama menerapkan ide evolusi kebudayaan manusia yang mengalami perkembangan sosial- menelusi kebudayaan masing-masing secara berurut mulai dari tingkat kekejaman , kebiadaaban hingga kedalam tingkat perdaban. Perubahan secara lambat atau evolusi memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat.

Pada garis besarnya teori evolusi mengambarkan perkembangan masyarakat sebagi berikutnya pertama teori evolusi menggap bahwa perubahn sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus, masyarakat berkembang dari primiti menuju masyarakat maju kedua teori evolusi membaurkan anatara pandanagn sebjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial, perubahan menuju bentuk mayarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari ketiga teori evolusi membaurkan anatara pandangan subjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju berjalan secara perlahan namun tetap.

Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang ditimbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat

2. Perubahan Cepat (Revolusi) Perubahan yang berlangsung secara cepat dinamakan dengan revolusi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tanpa direncanakan. Selain itu dapat dijalankan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relative karena revolusi pun dapat memakan waktu lama.

Perubahan-perubahan tersebut dianggap cepat Karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara manusia. Suatu revolusi dapat juga berlangsung dengan didahului suatu pemberontakan. Secara sosiologis, persyaratan berikut ini harus dipenuhi agar suatu revolusi dapat tercapai.

a. Harus ada keinginan dari masyarakat banyak untuk mengadakan perubahan. Didalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada keinginan untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

b. Ada seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan.

c. Pemimpin harus dapat menampung keinginan atau aspirasi dari rakyat untuk kemudian merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja.

d. Ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya, tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideology tertentu.

e. Harus ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu saat dimana keadaan sudah tepat dan baik untuk megadakan suatu gerakan.

a. Faktor penyebab perubahan Faktor yang berkontribusi dalam memunculkan perubahan sosial. Faktor tersebut dapat digolongkan dapat dibedahkan faktor dalam dan faktor luar Faktor yang berasal dari dalam pertama bertambah dan berkurangnya penduduk pertambahan jumlah penduduk mengakibat pertambahan pemukiman kedua penemuan baru yang berubahan penemuan teknologi dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain.

Faktor yang berasal dari luar pertama terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini terkadang memaksa masayarakat suatu daera untuk mengungsi meninggalkan tanah kelahiran, kedua peperanagan peristiwa peperanagan baik perang saudara maupun peperanagan antarnegara dapat menyebabkan perubahan baik pihak yang menang dapak memaksa ideologi yang lain ketiga adanya pengaruh dari pihak yang lain Faktor-faktor tersebut juga dapat dijelaskan mengenai faktor mendorong dan faktor yang menghambat perubahan sosial, pertama kontak dengan budaya yang lain dengan bertermunya budaya yang lain manusia

juga dapat saling berinteraksi kedua sistem pendidikan formal yang maju dapat mengukur tingkat kemajuan masyarakat ketiga sikap saling menhargai untuk keinginan ingin maju keempat adanya toleransi untuk kegiatan yang menyimpang kelima sistem stratifikasi yang bersifat terbuka keenam penduduk yang masih bersifat hetrogen.ketujuh ketidak puasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu dapat rasanya tidak puas menyebabkan perubahan karena tidak puas ini menyebabkan berupah perlawanan pertentanagan kedelapan adanya orientasi masa depan kondisi yang senantiasa berubah merangsang orang untuk mengikuti dan menyelesaikan dengan perubahan kesembilan nilai bahwa manusia harus saling berusaha untuk memperbaiki hidupnya.

Faktor yang menyebabkan perubahan sosial pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lainapabila sebuah masyarakat tidak melakuakn kontak sosial (interaksi ) masyarakat lain maka tidak akan terjadi tukar informas kedua perkembanagan ilmu pengetahuan yang lambat ketiga sifat masyarakat yang snagat tradisional keempat adanaya ketimpanagan yang kuat atau versted interest kelima rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi budaya keenam prasangka terhadap hal-hal asing atau hal-hal yang baru ketujuh hambatan- hambatan yang bersifat ideologis

Pengertian Amdal

Pengertian Amdal - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Analisis mengenai dampak lingkungan muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang ‘Izin Lingkungan”. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang diapakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan.

Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Kriteria wajib AMDAL ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 2012, bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:
- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
- Dokumen Ringkasan Eksekutif

a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL): ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL): RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2012 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL. Kemudian disampaikan kepada Komisi AMDAL. Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL.

2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai.

3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.

4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

6. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulakan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya.

Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai ampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan dua hal yaitu: 1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan. 2. Tidak semua rencana kegiatan itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai: 1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan 2. Luas wilayah penyebaran dampak 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak 5. Sifat kumulatif dampak 6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya 6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL seperti pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan dan lain- lain.

1.2 Fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL berfungsi sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

Sasaran AMDAL adalah Untuk menjamin agar suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Pada hakikatnya diharapkan dengan melalui kajian AMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan mampu secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negatif, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien. AMDAL merupakan bagian dari suatu sistem pembangunan secara keseluruhan, maka AMDAL tidak berdiri sendiri. Kegunaan dan manfaat AMDAL dapat dilihat dari beberapa pendekatan , yaitu:

1.Kegunaan dan manfaat bagi masyarakat AMDAL dapat mempunyai kegunaan dan manfaat bagi masyarakat, karena AMDAL merupakan kajian yang juga melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan atau informasi pada kajian AMDAL. Sehingga perencanaan adanya pembangunan di wilayahnya dapat terinformasikan dari aspek postif dan negatifnya. Misalnya aspek positifnya, yaitu dapat membantu wilayah disekitar perencanaan pembangunan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, adanya sarana dan prasarana jalan dan listrik sehingga membantu dalam adanya sarana transportasipada wilayah tersebut dan lainnya.

2. Kegunaan dan manfaat AMDAL bagi pengambil keputusan; AMDAL bermanfaat bagi pengambil keputusan sebagai bahan masukan dalam pengarahan dan pengawasan pembangunan sehingga dapat terhindar dari akibat sampingan yang tidak diinginkan dan merugikan. Selain tiu pengambil keputusan dapat mengetahui dampak yang melampui batas toleransi, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap kegiatan pembangunan lainnya, pengaruh terhadap lingkungan yang lebih luas. Kegunaan bagi hal lainnya adalah sebagai acuan dalam penelitian bidang keilmuan dan pemanfaatan teknologi ; sebagai pembanding pelaksanaan AMDAL lainnya dan sebagai prasyarat dalam pendaan proyek dan perizinan.

3. Kegunaan dan manfaat AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan; Hasil studi Amdal dinyatakan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dengan adanya RKL dan RPL ini maka pelaksanaan kegiatan pembangunan akan terikat secara hukum untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, karena dalam RKL dan RPL terdapat prosedur pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak negatif, serta prosedur pemantauan lingkungannya. 1.3 Pengaturan Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Di Indonesia dasar hukum untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalh Ketentuan Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Adapun rumusan Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 yang isinya sebagai berikut: “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.


Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tersebut di atas maka telah ditetapkan lima Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Juni 1987, sehari menjelang efektif berlakunya Peraturan Pemerintah N0. 29 Tahun 1986. Adapun keputusan-keputusan sebagai berikut : 1. KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting, 2. KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 3. KEP-51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan, 4. KEP-52/MENKLH/6/1987 tentang Batas Waktu Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan, 5. KEP-53//MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi. Peraturan perudang-undangan tersebut di atas sekarang tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya Undang-undang yang baru berupa Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pedoman Lingkungan Hidup. Demikian juga halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 telah dicabut dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada tanggal 23 Oktober 1993. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 telah ditetapkan enam (6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 19 Maret 1994 dan satu keputusan Kepala BAPEDALDA pada tanggal 18 Maret 1994.

Adapun Keenam Keputusan Menteri Neegara Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 1. KEP-10/MENKLH/3/1994 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. KEP-49 sampai dengan KEP-53 tersebut di atas. 2. KEP/11/MENKLH/6/1994 tentang Jenis Usaha dan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 3. KEP-12/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 4. KEP-13/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL. 5. KEP-14/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Upaya Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 6. KEP-15/MENKLH/3/1994 tentang Pembentukan Komisis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu dilakukan penyesuaian terhadapPeraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Amdal, oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 dicabur, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 yang mulai berlaku efektif tanggal 18 Nopember 2000. 1.4 Hubungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan Izin Lingkungan Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ peme rintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alat hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Seperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun wajib UKL dan UPL.

Pasal 1 angka 35, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Izin lingkungan yang termuat dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga perizinan itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.

Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan pasal 123, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”. Kententuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan. Sebenarnya ketentuan adanya izin lingkungan pada masa Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UU-PPLH. Izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan “seolah” tidak mengikat pengusaha untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan lainya. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkrit individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, izin lingkungan merupakan insrtrumen kebijakan lingkungan yang sangat esensial dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam pencabutan izin.

Berbeda dengan dua undang-undang lingkungan hidup sebelumnya, dalam UU-PPLH-2009 telah diberikan batasan pengertian tentang izin lingkungan. Pengertian izin lingkungan terdapat pada Pasal 1 angka 35 yang berbunyi : Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dari pengertian amdal tersebut ada dua hal penting yang perlu dijelaskan. Pertama, bahwa izin lingkungan tidak perlu untuk semua izin usaha dan/atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. Hal ini selaras dengan fungsi izin lingkungan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Kedua, izin lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Ketentuan ini merupakan hal baru yang lebih progresif dari dua undang-undang lingkungan hidup sebelumnya. Izin lingkungan telah dipadukan dengan izin usaha( Muhammad Akib, 2012:194). 1.5 Wewenang Penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan di atas menegaskan adanya ” hak mengusai negara ” atas bumi, air da kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Melalui hak ini negara diberi wewenang untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam tersebut agar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang ini dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah atau sebagian diserahkan kepada daerah, tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut. Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1), telah terjadi perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Sejak saat itu terjadi arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah. Sayangnya, ketentuan ini dimentahkan sendiri oleh Pasal 11 ayat (1) bahwa di luar enam urusan pemerintahan yang merupakan wewenang penuh pesat, akan diurus bersama antara pusat dan daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi (bersifat concurent) .

Atas dasar sifat wewenang concurent itulah diadakan pembagian wewenang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP ini, ada 31 urusan pemerintahan yang menjadi urusan bersama, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Muhammad Akib, 2011:65) . Urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam kelompok urusan wajib, artinya wajib dilaksanakan oleh semua daerah. Sementara yang bersifat pilihan, tergantung pada kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Atas dasar ini, maka masing-masing daerah belum tentu memiliki wewenang yang sama. Untuk itu wewenang daerah terlebih dahulu harus ditetapkan oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah (Perda).

Demikian uraian mengenai pengertian amdal beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Semoga bisa membawa manfaat bagi para pembaca sekalian.