Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.

Hakim

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
e. Cara melakukan tindak pidana;
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan Geen Straf Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Pengertian praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (behavior). Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.

Walgito menyebutkan praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya stimulus. Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.

Stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Tindakan yang bersifat non reflektif ini dapat dikendalikan, yang berarti tindakan non reflektif dapat diatur oleh individu dan sangat berkaitan dengan kesadaran individu yang bersangkutan.

Seorang tokoh ternama yang sangat berperan dalam teori pembelajaran perilaku adalah B.F. Skinner mempelajari hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Menurut skinner, belajar merupakan
perubahan suatu tindakan. Prinsip yang paling penting dalam teori praktik adalah bahwa praktik akan berubah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi langsung dari praktik tersebut. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat tindakan, sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah tindakan. Dengan kata lain, konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan frekuensi seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa, sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan akan menurunkan frekuensi seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa.

Praktik untuk sukses

Konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan disebut penguat (reinforcer), sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut hukuman (punisher). Menurut Slavin penggunaan konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan untuk mengubah praktik itu disebut pengkondisisan operan (operant conditioning).

Notoatmodjo membagi tingkatan praktik meliputi :
a. Persepsi
Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama. Kaitannya dengan praktik orientasi perawat terhadap pasien baru adalah bagaimana perawat dapat mempersepsikan tugas dan tanggung jawabnya khususnya terhadap praktik orientasi guna menjelaskan hak dan tanggung jawab pasien selama dirawat di rumah sakit.
b. Respon terpimpin
Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktik tingkat dua. Respon terpimpin dalam hal ini adalah prosedur kerja Standar Operasional Perawatan (SOP) dimana pada tahap awal sesuai urutan kerjanya adalah memberikan orientasi pasien dan keluarga tentang hak dan tanggung jawab pasien.
c. Mekanisme
Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka dia sudah mencapai praktik pada tingkat tiga. Praktik orientasi terhadap pasien baru apabila dilaksanakan secara rutin maka akan menjadi kebiasaan bagi perawat dan tidak lagi menjadi beban dalam memikul taggung jawab pekerjaan.
d. Adaptasi
Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tingkatannya tersebut. Perawat dengan pengalamannya selama bekerja akhirnya tidak lagi membutuhkan buku panduan untuk melakukan praktik orientasi terhadap pasien baru dan bahkan dapat melakukan beberapa modifikasi agar tidak terkesan kaku dan menakutkan bagi pasien dengan tidak mengurangi atau menambahkan inti kebenarannya.

Praktik atau tindakan nyata seseorang terhadap suatu hal dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar subyek. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor-faktor Predisposisi (predisposition faktors) yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya tindakan seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi. Faktor predisposisi dalam praktik orientasi perawat ini dapat berupa pengetahuan perawat tentang arti penting orientasi dan ada hak yang harus disampaikan oleh perawat kepada pasien melalui orientasi tersebut. Pengetahuan perawat memegang peranan penting terhadap praktik orientasi pasien baru. Perawat yang tidak mengetahuai salah satu standar SOP yaitu praktik orientasi pasien baru tentunya tidak akan terlaksana pratik orientasi ini. Pengetahuan perawat sendiri tentang praktik orientasi terhadap pasien baru akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perawat serta pengalaman selam bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Selain itu didukung oleh sikap perawat yang menunjukkan dukungan terhadap praktik orientasi pada pasien baru.

b. Faktor pemungkin (enabling factors) adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau menfasilitasi tindakan. Artinya faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya tindakan. Faktor pemungkin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana yang tersedia seperti lembar yang berisikan hak-hak pasien yang harus dibacakan, atau lembar tata tertib rumah sakit yang harus dipatuhi oleh pasien.

c. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) adalah faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya tindakan. Faktor penguat disini dapat berupa dorongan yang diberikan oleh rekan kerja yang lain untuk melakukan orientasi terhadap pasien baru yaitu semua perawat melakukan hal yang sama sehingga merasa ada kewajiban yang melekat untuk melakukan orientasi terhadap pasien baru.

Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai–nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan menilai yang menatap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ( social enginering ) memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .

Upaya penegakan hukum adalah upaya hukum untuk menterjemahkan dan mewujudkan keinginan–keinginan hukum pidana menjadi kenyataan yakni dengan melarang suatu yang bertentangan engan hukum ( on recht ) dan mengenakan nestapa ( penderitaan ) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara kaidah serta nyata manusia. Kaidah–kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku yang dianggap pantas, perilaku tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Masalah penegakan hukum pidana sebernarnya terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :
1. Faktor hukum itu sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun yang melaksanakan peraturan hukum tersebut.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Hukum Pidana

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi tindak pidana. Dalam hal tersebut terjadi karena adanya dan pihak yang meliputi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, namun tanpa adanya kedua pihak tersebut maka tindak pidana tersebut tidak ada, dalam hal korban tindak pidana adalah sebagai pihak yang dirugikan yang dalam hukum pidana kedudukan belum begitu diperhatikan.

Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kejahatan untuk mencapai kesejahteraan, maka wajar jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan penegakan hukum pidana yang menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Ketiga tahapan tersebut sebagai upaya atau sebuah proses nasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan dan merupakan suatu keterpaduan yang harus direncanakan untuk mencapai tujuan dan merupakan suatu keterpaduan yang harus dicapai secara selaras dan seimbang dalam proses penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Hukum pidana dalam hubungannya dengan hukum administratif dan hukum perdata merupakan upaya terakhir apabila kedua hukum tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit. Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana dibagi menjadi dua jenis kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan secara penal ( hukum pidana )
Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat ”represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan tersebut terjadi.
Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan samapai dilakukannya pidana. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan :
a. Tahap Formulasi
Yaitu tahapan penegakan hukum ”in abstracta” oleh pembuatan undang-udang tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap Aplikasi
Yaitu penerapakan hukum piadana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolosisan, sampai dengan, pengadilan, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan.
c. Tahap Eksekusi
Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan eksekatif atau administratif.

2. Kebijakan non-penal ( di luar jalur hukum )
Kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat ”preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) yang dilakukan sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminil keseluruhan kegiatan preventif yang non - penal itu sebernarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam mengarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Tujuan utama dari saran non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan saran non-penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi dalam bahasa inggrisnya disebut dengan communication, berasal dari kata communication atau dari kata communis yan berarti sama atau sama maknanya atau pengertian bersama, dengan maksud untuk mengubah pikiran sikap, prilaku, penerima dan melaksanakan  apa  yang diinginkan komunikator. Sama halnya dengan pengertian tersebut, Astri Susanto mengemukakan “perkataan komunikasi berasal dari kata communicar yang dalam bahasa latinnya mempunyai arti “berpartisipasi ata memberitahukan”,menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, gagasan dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain denga mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik (feedback). Kata communi berarti milik bersama atau berlaku dimana-mana.

Chery dalam stuart, mendefinisikan komunikasi berpangkal pada perkataan latin communis  yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga
berasal dari akar kata dalam bahasa latin communico yang artinya membagi.

Wilbur Schrarm menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing process), Schrarm menguraikannya demikian : ‘komunikasi berasal dari kata (bahasa latin) communis yang berarti umum
(common) atau bersama. Dari uraian schrarm itu dapat disimpulkan bahwa sebuah komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan (commonness) kesepahaman antara sumber (source) dengan penerima (audience-receiver) nya.

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”.

Paradigma Lasswell di atas menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yakni:
A. Komunikator ( communicator, source, sender)
B. Pesan (message)
C. Media (channel)
D. Komunnikan (communicant, communicate, receiver, recipient)
E. Efek ( effect, impact, influence).

Komunikasi

Jadi, pada dasarnya Lasswell menyatakan bahwa komunikasi adalah Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar
orang lain tahu, tetapi juga bersifat persuasif, yaitu agar orang lain bersedia meneriama suatu faham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain.

Sebuah definisi yang dibuat khusus oleh kelompok sarjana komunikas yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia (huma communication) bahwa :
“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendak orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan anta sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap da tingkah laku orang lain (4) serta berusaha merubah sikap dan tingkah laku.
Mengenai pengertian komunikasi secara paradigmatis menurut OnongUchjana Effendi, ”komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan ole seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.

Ciri- ciri komunikasi yang baik paling tidak menimbulkan lima hal:
1. Pengertian: Penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud komunikator. Maksudnya adalah komunikan dapat memahami message yang disampaikan.
2. Kesenangan: Menjadikan hubungan yang akrab dan hangat serta menyenangkan.
3. Mempengaruhi sikap: Dapat mengubah sikap orang lain sehingga bertindak sesuai dengan kehendak komunikator tanpa merasa terpaksa.
4. Hubungan sosial yang baik: Menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi.
5. Tindakan: Membuat komunikan melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan stimuli.

Dari beberapa uraian mengenai pengertian komunikasi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pengoperan atau pemindahan lambang lambang informasi (pesan) dari komunikator kepada komunikan agar tujuan yan diinginkan oleh komunikator dapat tercapai.


Sumber:
1. A.w.widjaya, Komunikasi dan Hubungan Manusia (Jakarta : PT.Bumi aksara,2002) cet ke-4 h.8
2. Phil Astrid Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Bina Cipta1998), h.29
3. H. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2007)h.18
4. Tommy Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi (Yogyakarta: Media Pressindo,2006) cet ke-1 h.5
5. Onong uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,(Bandung PT.Remaja Rosdakarya,2007) cet ke-21 h.10
6. Onong uchjana effendi, Dinamika Komunikasi, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2004) cet ke-6,h.5
7. Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya 2004), Cet. Ke-21, h.13-16

Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini tejadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behaviour). Berdasarkan pengalaman ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Berdasarkan pengertian di atas maka pengetahuan perawat tentang orientasi pada pasien baru adalah sesuatu yang diketahui oleh perawat berkaitan dengan orientasi terhadap pasien baru yang meliputi pengenalan terhadap pasien dan keluarganya terkait dengan asuhan keperawatan yang dimulai dari pengenalan diri, tata tertib rumah sakit serta hak dan kewajiban pasien.

Pengetahuan dalam aspek kognitif menurut Notoatmodjo, dibagi menjadi 6 (enam) tingkatan yaitu:
a. Tahu ( know )
Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, dari seluruh bahan yang dipelajari. Tahu ini merupakan tingkat pengertian yang paling rendah.
b. Memahami (Comprehension)
Memahami ini diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi ke kondisi sebenarnya.
c. Aplikasi (Aplication)
Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.
d. Analisis (Analysis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama
lain.
e. Sintesis (Synthesis)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakan atau menghubungkan bagian - bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
f. Evaluasi (Evaluation)
Evalusi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek.

Pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari responden. Pengukuran pengetahuan ini berkaitan dengan pengetahuan perawat tentang orientasi terhadap pasien baru, serta hal-hal yang akan disampaikan dalam orientasi tersebut.

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. Menurut Notoatmodjo sumber pengetahuan dapat berupa pemimpin- pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintahan dan sebagainya.

Sumber pengetahuan perawat tentang pelaksanaan orientasi terhadap pasien baru dapat berasal dari pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan oleh pihak rumah sakit tempat perawat bekerja.

Adapun Faktor yang mempengaruhi pengetahuan:
a. Pendidikan
Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang dan akan berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari gagasan tersebut. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah suatu cita – cita tertentu. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup, terutama dalam memotivasi sikap berperan serta dalam perkembangan kesehatan. Semakin tinggi tingkat kesehatan, seseorang makin menerima informasi sehingga makin banyak pola pengetahuan yang dimiliki.

Perawat dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang lebih dari pelaksanaan asuhan keperawatan khususnya terkait dengan pelaksanaan orientasi terhadap pasien baru. Sistem pendidikan lama kurang mengupas tentang pelaksanaan orientasi terhadap pasien baru dan hanya berfokus pada penanganan perawatan saja. Pelaksanaan orientasi pasien baru ini nantinya diharapkan pasien dapat memahami hak-hak yang bisa didapatkan serta perawat dapat memberikan asuhan keperawatan lebih professional.

b. Paparan media massa
Melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik berbagai informasi dapat diterima masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media massa (TV, radio, majalah, pamflet, dan lain - lain) akan memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi media. Ini berarti paparan media massa mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Media masa sebagai jendela informasi dapat menjadi salah satu sumber bagi perawat untuk memahami pentingnya pelaksanaan orientasi terhadap pasien baru.

c. Ekonomi
Dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah tercukupi dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal
ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

d. Hubungan sosial
Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat berinteraksi secara continue akan lebih besar terpapar informasi. Sementara faktor hubungan sosial juga mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikasi untuk menerima pesan menurut model komunikasi media dengan demikian hubungan sosial dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang tentang suatu hal.

e. Pengalaman
Pengalaman seorang individu tentang berbagai hal biasa diperoleh dari lingkungan kehidupan dalam proses perkembangannya, misalnya sering mengikuti kegiatan. Kegiatan yang mendidik misalnya seminar organisasi dapat memperluas jangkauan pengalamannya, karena dari berbagai kegiatan tersebut informasi tentang suatu hal dapat diperoleh. Pengalaman kerja selama praktik
keperawatan dapat menjadi salah satu dasar tambahnya pengetahuan.

Menurut Notoatmodjo, cara memperoleh pengetahuan ada 2, yaitu:
a. Cara tradisional atau non ilmiah.
1) Cara coba salah
Cara ini adalah merupakan cara tradisional, dilakukan apabila seseorang menghadapi persoalan atau masalah, upaya pemecahannya dilakukan dengan coba – coba.
2) Cara kekuasaan atau otoritas
Sumber pengetahuan dalam cara ini berdasarkan pada otoritas atau kekuasan, baik otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, atau otoritas ilmu pengetahuan, sehingga banyak sekali kebiasan-kebiasaan dan tradisi yang dilakukan.
3) Berdasarkan pengalaman pribadi
Pengalaman adalah guru terbaik, maksudnya bahwa pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang di peroleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.
4) Melalui jalan pikir
Dalam hal ini pengetahuan diperoleh dengan menggunakan penalaran atau jalan pikiran. Cara ini melahirkan pemikiran secara tidak langsung melalui pertanyaan – pertanyaan yang dikemukakan kemudian dicari hubungannya sehingga dibuat suatu kesimpulan.
b. Cara modern atau cara ilmiah
Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan disebut metode penelitian ilmiah yang mempunyai sifat lebih sistematis, logis dan ilmiah.

Pengertian Kriminologi

Kriminologi terdiri dari dua kata yaitu : Crime yang berarti penjahat dan logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikia kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kriminologi menurut Para ahli:

1. Stephen Hurwitz, Tahun 1952.
Beliau memandang kriminologi sebagai bagian dari Criminal Science yang berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kriminologi dipandangnya sebagai suatu istilah global atau umum untuk satu lapangan ilmu pengetahuan, yang sedemikian luas.

2. Wilhelm Sauer, Tahun 1950
Menurut beliau kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa - bangsa yang berbudaya sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu dan kejahatan.

3. Van Bemmelen, Tahun 1958.
Sebelum memeberikan gambaran dan definisi tentang kriminologi beliau menjelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan ialah : Setiap kelakuan yang akan merugikan atau merusak, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap si pelaku perbuatan ini atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang kita kenal dengan pidana. Dalam hal ini kriminologi mencari sebab-sebab dari kelakuan - kelakuan yang merugikan untuk menentukan unsur mana yang merugikan digunakan ilmu ekonomi, dan untuk membatasi kelakuan-kelakuan yang merugikan yang dapat dipandang sebagai kejahatan diperlukan ilmu hukum. Sebab ilmu hukum ini menetukan perlu tidaknya suatu kelakuan yang sekaligus merugikan diancam dengan suatu tindak pidana atau tidak. Van Bammelen juga mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Kriminologi

4. Thorsten Sellin
Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya dan mencari sebab musabab kejahatan.

5. Menurut Sutherland
Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat atau sosial. Ilmu ini meliputi yaitu : Cara atau proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran- pelanggran tadi yang mana merupakan tiga segi dari satu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan satu kesatuan. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dipandang tidak pada tempatnya atau tidak diinginkan, diteteapkan sebagai kejahatan oleh Masyarakat. Dan beliau membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :
a. Sosiologi hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan harus pula menyelidiki faktor- faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum.
b. Etiologi kejahatan
Merupakan cabang ilmu tentang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
c. penology
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

6. Mulyatno
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuakan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

7. Bonger
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas - luasnya. Melalui definisi ini, bonger lalu membagai kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :
a. Antropologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya memepunyai tanda-tanda.
b. Sosiologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
c. Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
d. Psikopatologi dan Neutropatologi Kriminil adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
e. Penologi adalah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

8. Wolfgang, Savitz dan Johnston
Memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman - keseragaman, pola - pola dan faktor - faktor kausal yang
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap
keduanya.
Studi kriminologi meliputi :
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
b. Pelaku kejahatan
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan, baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga hal ini tidak dapat dipisah pisahkan. Suatu perbuatan, baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila perbuatan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat.

Demikianlah pengertian kriminologi menurut para ahli. Semoga artikel ini dapat membawa manfaat bari para pembaca sekalian.

Pengertian, Asas-Asas, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

OJK - Otoritas Jasa Keuangan

Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:
a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pasa kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 
Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
(1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
(2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
(1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
(2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
(3) Sistem informasi debitur;
(4) Pengujian kredit (credit testing); dan
(5) Standar akuntansi bank;
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
(1) Manajemen risiko;
(2) Tata kelola bank;
(3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
(4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
d. Pemeriksaan bank.

Sumber:
1. Zaidatul amina, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal. 8.
2. Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi agar memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi dari sudut proses adalah kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, peringkasan dan penyajian transaksi keuangan perusahaan dengan suatu sistem yang diakui. Akuntansi dari sudut ilmu adalah Akunting, berarti keseluruhan pengetahuan yang bersangkutan dengan fungsi menghasilkan 
informasi keuangan suatu perusahaan yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan guna digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Akuntansi

Menurut Ismail, akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Harahap, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu  dan dengan ukuran  moneter,  transaksi  dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

American Accounting Asosiation (AAA) yang dikutip dalam Soemarmo mengidentifikasikan akuntansi sebagai proses mengindentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaiandan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni:
1.  Kegiatan Akuntansi
Bahwa kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
2.  Kegunaan Akuntansi
Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai  alat  ukur  yang  memberikan  informasi  umumnya  dalam  ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

Pengertian Puisi

Secara etimologis istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poites, yang artinya membangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa latin dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, maka kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak dan kadang-kadang kata kiasan.

Puisi adalah susunan kata-kata yang dipilih dan dirangkai untuk menimbulkan efek dan daya sentuh, tentunya dengan maksud yang lebih luas. Kata-kata atau lebih luas lagi bahasa, sesungguhnya memiliki kekuatan- kekuatan, daya pukau, dan daya sentuh yang luar biasa. Kekuatan-kekuatan inilah yang dieksplorasi penyair untuk mengungkapkan maksud dan gagasannya agar dapat menyentuh perasaan, imajinasi, dan pikiran pembacanya. Dengan pemilihan kata-kata, dengan penggunaan majas, dengan eksplorasi bunyi, dengan penggambaran-penggambaran yang seolah bisa diindera pembaca, dengan susunan struktur dan kata-kata yang menimbulkan irama dan tempo yang dikehendaki, dan dengan berbagai potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan bahasa lainnya. Puisi merupakan hasil penafsiran penyair terhadap kehidupan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kosasih, puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima dan irama yang terkandung dalam karya sastra itu. Adapun kekayaan makna yang terkandung dalam puisi disebabkan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan yang digunakan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Kata-kata yang digunakannya adalah kata-kata konotatif yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian.

Puisisalah satu bentuk karya sastra yang pendek dan singkat yang berisi ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan pengarang yang padat yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa secara pekat, kreatif, dan imajinatif. Secara bebas dapat dikatakan bahwa puisi adalah karangan yang singkat, padat, pekat.

Puisi merupakan karya sastra yang terikat ketentuan atau syarat tertentu dan pengungkapannya tidak terperinci, tidak mendetail atau tidak meluas. Isinya tidak sampai pada hal-hal  yang kecil dan tidak sejelas karya sastra berbentuk prosa. Karya sastra puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan hal-hal yang pokok dan pengungkapannya dengan cara pengonsentrasian, pemusatan dan pemadatan. Pengonsentrasian, pemusatan, dan pemadatan dari segi isi maupun dari segi bahasa.Dari segi isi, pemusatan yaitu pengungkapan berpusat pada masalah yang pokok saja. Pemadatannya yaitu bentuk yang berupa larik-larik tetapi dapat mencakup peristiwa yang sangat luas dan sangat mendalam. Sedangkan, pengonsentrasiannya yaitu peristiwa tidak langsung diungkapkan tetapi adanya pemilihan kembali pada peristiwa yang akan diungkapkan. Dari segi bahasa terdapat pula penghematan, pemadatan, dan pengonsentrasian serta  pemusatan. Penghematan bahasa dalam arti penggunaan kata yang sangat mendukung atau sangat tepat untuk digunakan. Pemadatan bahasa dalam arti penggunaan kata tertentu dan terbatas dapat mewakili peristiwa yang luas dan mendalam. Sedangkan, pengonsentrasian dan pemusatan bahasa adalah adanya pertimbangan yang sangat masuk dalam menggunakan atau memilih kata.

Puisi merupakan salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif. Ciri khas puisi karena kekuatan puisi terletak pada kat-katanya.  Puisi sering juga menggunakan lambang-lambang untuk menambah kepuitisannya dan menggunakan berbagai macam majas. Menurut  Herman J. Waluyo ,
menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif).

Puisi adalah ekspresi yang konkret dan yang bersifat artistik dan pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Puisi adalah ekspresi dari pengalaman yang bersifat imajinatif, yang hanya bernilai serta berlaku dalam ucapan atau menyatakan yang bersifat kemasyarakatan yang diutarakan dengan bahasa yang memanfaatkan setiap wacana dengan matang dan tepat guna.

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis mengacu pada pendapat Suroto yang menyatakan bahwa puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang pendek dan singkat yang berisi ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan pengarang yang padat yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa secara pekat, kreatif, dan imajinatif.

Pengertian, Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah Lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS sangat berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun secara agregat. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank secara individual (micro prudential) maupun secara agregat (macro prudential) diperlukan pengawasan perbankan yang efektif.

Keberadaan LPS dalam sistem perbankan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS bertanggungjawab kepada presiden dan dalam kegiatannya merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam di dalam undang-undang LPS.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksud untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun pada pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk pemerintah.

Fungsi dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan tersebut. LPS dalam menjalankan
fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan memiliki tugas yaitu:
a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Berdasarkan Pasal 6 UU LPS, dalam menjalankan tugasnya, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
c. Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS;
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Kemudian dalam rangka penanganan dan penyelesaian bank gagal, LPS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS, yaitu:
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.


Sumber:
1. Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS.
2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.
3. O.P.Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersil, Jakarta, Perbanas, 1998.Hal 10.

Pengertian Kejahatan

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana yang dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat. Jadi ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian sebaliknya. Ketidak sesuaian ini di pengaruhi faktor waktu dan tempat, dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Masyarakat juga dapat menilai dari salah satu segi bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedangkan dari segi lain bukan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedangkan dari segi sosiologis ( pergaulan ) bukan kejahatan.

Inilah kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedangkan dari segi yuridis bukan kejahtan. Ini disebut kejahatan sosiologis ( kejahatan kriminologis). Ada kejahatan yuridis dan ada kejahatan kriminologi. Ini menunjukan kepada kita bahwa ada perbedaan penglihatan. Antara penglihatan yuridis dan penglihatan kriminologi, antara penglihatan hukum pidana dan penglihatan masyarakat.

Menurut Simadjuntak ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian Kejahatan.

1. D. Taft
Mengatakan kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketetuan pidana yang telah dirumuskan. Jika kejahatan dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, maka tindakan- tindakan yang tiadak melanggar hukum pidana tidak merupakan kejahatan, walaupun hal itu dirasakan sebagaian perbuatan jahat. Seolah-olah kejahatan itu berkurang, kalau ketentuan-ketentuan itu di hapuskan dari buku hukum. Pendapat ini kurang memenuhi selera masyarakat yang menginginkan ketertiban. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila unsur ketertiban ini dimaksudkan dalam pengertian kejahatan.

2. R. Soesilo
Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si korban, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

3. Van Bemmelen
Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehinnga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut

4. Elliot
Mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

5. Paul Moedikdo Moeliono
Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

6. Sahetapy dan Marjono Reksodiputro
Dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

7. Bonger
Beliau merumuskan kejahatan adalah perbuatan ytang anti sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman. Menurut dia bahwa kejahatan hanyalah perbuatan yang melanggar pasal pidana. Hal itu perlu diperluas memungkinkan objek penelitian kriminologi tentang perbuatan yang tidak disukai dan merugikan masyarakat.

Apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara teliti maka dapatlah digolongkan menjadi tiga jenis pengertian sebagai berikut :
a. Pengertian secara praktis ( sosiologi )
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat di sebut kejahatan.
b. Pengertian secara religius
Pelanggaran atas perintah-perintah tuhan disebut kejahatan. Pengertian a dan b disebut pengertian kriminologis.
c. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Suatu perbuatan diberi pidana diatur dalam KUHP dan peraturan hukum yang mengancam pidana. Peraturan yang mengancam pidana ini disebut, pidana khusus. Tidak semua pasal –pasal KUHP mengatur tindak pidana, hanyalah pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran (buku ketiga) dan kejahatan dalam (buku kedua). Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan antara delik undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.

Pengertian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan )

Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  yang  dalam  bahasa  Inggris diistilahkan dengan  Environmental Impact Analysis, telah secara luas digunakan oleh banyak Negara  sebagai  suatu  instrumen hukum  lingkungan untuk mencegah  terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu  studi yang mendalam tentang dampak   negatif   dari  suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap  lingkungan hidup dan dampak  lingkungan  terhadap pembangunan yang didasarkan konsep ekologi, yaitu  ilmu yang mempelajari hubungan  timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan,  yang  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  pembangunan  dengan lingkungan hidup.

Indonesia mulai memperkenalkan  instrumen  ini  tahun 1982 dengan diundangkannya UUKPPLH  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang kemudian  dijabarkan  secara  rinci  dalam  peraturan  pemerintah No.  29  Tahun  1986  tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 ini telah diubah  dua  kali,  yaitu  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun  1993  dan  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999.

Dalam  rangka  mencegah  pencemaran  lingkungan  dari  suatu  fasilitas,  UUPLH  dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mewajibkan pembuatan ANDAL, RKL, dan RPL atau UKL dan UPL. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian pencemaran yang dimuat di dalam dokumen RKL atau UKL harus dijadikan persyaratan-persyaratan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam izin. Dengan demikian, izin berfungsi untuk menjamin bahwa fasilitas tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada lingkungan  hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.  AMDAL  ini  dibuat  saat  perencanaan  suatu  proyek  yang  diperkirakan  akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  muncul  sebagai  jawaban  atas  keprihatinan  tentang dampak  negatif  dari  kegiatan  manusia,  khususnya  pencemaran  lingkungan  akibat  kegiatan industri pada  tahun 1960-an. Sejak  itu AMDAL  telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan  manajemen  yang  bersih  lingkungan  dan  selalu  melekat  pada  tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada  tahun 1969 di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997  tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27  tahun 1999  tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  Jika  Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL)  yang  harus  dibuat  jika  seseorang  ingin mendirikan  suatu  proyek  yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai  dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dasar hukum  AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No.  27  Tahun 2012 tentang ‘Izin Lingkungan”. AMDAL  sendiri merupakan  suatu  kajian mengenai  dampak  positif  dan  negatif dari  suatu  rencana kegiatan atau proyek, yang diapakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut  biasanya  disusun  dengan mempertimbangkan  aspek  fisik,  kimia,  biologi,  sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

Suatu  rencana kegiatan dapat dinyatakan  tidak  layak  lingkungan,  jika berdasarkan hasil kajian AMDAL,  dampak  negatif  yang  timbulkannya  tidak dapat  ditanggulangi  oleh  teknologi  yang tersedia. Demikian juga,  jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar  daripada dampak  positif  yang  akan  ditimbulkan,  maka  rencana  kegiatan tersebut dinyatakan  tidak  layak  lingkungan.  Suatu  rencana  kegiatan  yang  diputuskan  tidak  layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Kriteria wajib AMDAL ini  hanya  diperlukan  bagi  proyek-proyek  yang menimbulkan  dampak penting  terhadap  lingkungan  yang  pada  umumnya  terdapat  pada  rencana-rencana  kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.

Pada  dasarnya Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  adalah  keseluruhan  proses yang meliputi penyusunan berturut-turut  sebagaimana diatur dalam PP nomor 27  tahun 2012  , bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:
- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
- Dokumen Ringkasan Eksekutif

a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) KA-ANDAL  adalah  suatu  dokumen  yang  berisi  tentang  ruang  lingkup  serta  kedalaman kajian  ANDAL.  Ruang  lingkup  kajian  ANDAL meliputi  penentuan  dampak-dampak penting  yang  akan  dikaji  secara  lebih  mendalam  dalam ANDAL  dan  batas-batas  studi ANDAL. Sedangkan  kedalaman  studi  berkaitan  dengan  penentuan metodologi yang  akan digunakan  untuk  mengkaji  dampak.  Penentuan  ruang lingkup  dan  kedalaman  kajian  ini merupakan kesepakatan  antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara  lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah  ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui,  selanjutnya  dilakukan penentuan  sifat  penting  dampak dengan  cara membandingkan  besaran  dampak  terhadap  kriteria dampak  penting  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah.  Tahap  kajian selanjutnya  adalah  evaluasi  terhadap  keterkaitan  antara dampak yang  satu dengan yang  lainnya. Evaluasi dampak  ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL): RKL  adalah  dokumen  yang  memuat  upaya-upaya  untuk mencegah,  mengendalikan  dan menanggulangi  dampak  penting  lingkungan hidup  yang  bersifat  negatif  serta memaksimalkan  dampak  positif  yang  terjadi  akibat  rencana  suatu  kegiatan. Upaya-upaya tersebut  dirumuskan  berdasarkan  hasil  arahan  dasar-dasar  pengelolaan dampak  yang
dihasilkan dari kajian ANDAL.

d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan  ini  digunakan  untuk  mengevaluasi  efektifitas  upaya-upaya  pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  akurasi  prediksi  dampak  yang  digunakan  dalam
kajian ANDAL.

Adapun bagi penegak hukum lingkungan, ANDAL, RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL memberikan beberapa manfaat praktis sebagai berikut:
a.  Dokumentasi ANDAL,  RKL  dan  RPL  atau UKL  dan UPL menjadi  alat  bukti  tentang  apakah pemilik serta pengurus kegiatan  telah melakukan upaya pencegahan pencemaran  dan/ atau perusakan lingkungan hidup secara baik dan sungguh-sungguh.
b.  Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga dapat dijadikan tolak ukur  untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi karena faktor  kelalaian. Hal  ini bisa  terjadi demikian bila pemilik kegiatan sudah melakukan  langkah-langkah pencegahan sesuai dengan apa yang digariskan dalam RKL dan/atau UKL, tetapi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup terjadi juga.
c.  Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga dapat dijadikan tolak ukur  untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi karena faktor kesenjangan.  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila  pemilik  kegiatan  berusaha  mempergunakan teknologi  pencegahan  pencemaran  yang  lebih  murah  dari  apa  yang  ditetapkan  dalam dokumen  RKL  dan/  atau  UKL.  Penggunaan  teknologi  murah  dimaksud  menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang  begitu  pesat,  maka  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UULH)  setelah  berlaku  lebih  kurang selama 15  tahun, dipembaharukan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UUPLH)  yang  mengatur  mengenai pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berkesinambungan  dan  berkelanjutan.  Selanjutnya UUPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah dirubah menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya UUPPLH. UUPPLH tersebut belaku  sebagai payung atau umbrella act  atau umbrella provision  atau dalam  ilmu
hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentungan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksana.

Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2012 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut:
1. Pemrakarsa  menyusun  Kerangka  Acuan  (KA)  bagi  pembuatan  dokumen AMDAL.  Kemudian  disampaikan  kepada  Komisi  AMDAL.  Kerangka  Acuan tersebut  diproses  selama  75  hari  kerja  sejak  diterimanya  oleh  komisi AMDAL. Jika  lewat waktu  yang  ditentukan  ternyata  Komisi AMDAL  tidak memberikan tanggapan,  maka  dokumen  Kerangka  Acuan  tersebut  menjadi  sah  untuk digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL.

2. Pemrakarsa  menyusun  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  (ANDAL), Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL),  Rencana  Pemantauan  Lingkungan (RPL),  kemudian  disampaikan  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  untuk diproses dengan menyerahkan dokumen  tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai.

3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada  instansi yang bertanggung  jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam  jangka waktu 75 hari. Apabila dalam  jangka waktu yang  telah disediakan,  ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.

4. Apabila  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  ternyata  instansi  yang bertanggung  jawab  mengeluarkan  keputusan  penolakan  karena  dinilai  belummemenuhi pedoman teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

5. Hasil  perbaikan  dokumen  AMDAL  oleh  pemrakarsa  diajukan  kembali  kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

6. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulakan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan  ilmu dan  teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya.

Pasal  16 UULH  menyatakan  sebagai  berikut  “Setiap  rencana  yang  diperkirakan  mempunyai dampak  penting  terhadap  lingkungan  wajib  dilengkapi  dengan  analisis  mengenai  dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan dua hal yaitu:
1. Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua rencana kegiatan itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan,  yang  wajib  dilengkapi  dengan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Untuk mengukur  atau menentukan  dampak  besar  dan  penting  tersebut  diantaranya  digunakan kriteria mengenai:
1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3  ayat  (1), usaha dan  atau kegiatan  yang kemungkinan
dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui
3. Proses  dan  kegiatan  yang  secara  potensial  dapat  menimbulkan  pemborosan, pencemaran dan kerusakan  lingkungan hidup,  serta kemerosotan  sumber  daya  alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses  dan  kegiatan  yang  hasilnya  akan  dapat mempengaruhi  pelestarian  kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik

Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL seperti pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan dan lain-lain.

Pengertian Turnaround

Istilah Turnaround (putar haluan) adalah istilah yang banyak digunakan dalam change management untuk memperbaiki perusahaan, atau institusi yang sedang sakit. Tetapi belakangan ini konsep turnaround juga dipakai oleh badan-badan dunia sebagai istilah untuk menyelamatkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan kepada negara-negara berkembang. Mereka bahkan sangat terlibat dalam kampanye-kampanye politik untk melahirkan pemimpin yang pro-perubahan pada negara-negara tersebut dan mendorong untuk segera melakukan turnaround, baik di tingkat pemerintahan birokrasi maupun badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, konsep turnaround akan banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari: Dalam kehidupan bernegara, berpolitik, berbisnis, memimpin perusahaan, dan sebagainya.

Istilah turnaround di sini dipakai untuk menjelaskan strategi yang dapat dipakai oleh pemimpin perubahan yang menghadapi banyak kendala, namun ia masih punya cukup waktu dan masih ada resources yang memadai untuk mencari solusi.

Turndaround menurut Robby Djohan artinya membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan yang mendasar. Kepemimpinan dan manajemen diubah. Proses operasionalnya diubah. Pendekatan pasar diubah. Tujuannya agar nilai pasarnya meningkat.

Turn Around

Dengan demikian, kondisi perusahaan, institusi, atau negara tidak sedang berada pada tahapan kebangrkutan (crisis), tidak mampu membayar utang, atau tengah menghadapi ancaman liuidasi. Malainkan berada dalam tahap kritis, namun masih punya ruang untuk bergerak, khususnya dalam memingkatkan efisiensi dan memperbaiki posisi daya saing. Garuda Indonesia pada tahun 1997 misalnya, menghadapi situasi yang sangat sulit dan praktis nyaris bangkrut. Saat iu ia harus dikelola dengan crisis management. Tetapi berkat keuletan CEO-nya saat itu, Robby Djohan, Garuda bisa segera diselamatkan dan beberapa bulan kemudian, bersama-sama dengan Abdul Gani, mereka melakukan turnaround. Mreka mengembalikan aset-aset yang tidak produktif kepada para pemasok, menjualnya dan mengurangi/menutup rute-rute perjalanan yang merugi, memindahkan karyawan pada perusahaan lain yang dibentuk bersama PT. Angkasa Pura untuk menangani penumpang di bandara (yaitu PT. Gapura) dan memperbaiki sistem kerja agar lebih efisien dan lincah bergerak.

Selanjutnya, mari kita lihat contoh pada level pmerintahan. Di indonesia pasca pemerintahan Order Baru sungguh menulitkan. Pengangguran dan kemiskinan merajalela, sementara invstasi baru yang signifikan tidak datang-datang. Untuk mempeerbaiki perekonomian negara membutuhkan sumber penerimaan yang memadai. Salah satu andalannya adalah pajak. Bagi eksekutif yang tidak paham change mangement, situasi ini sering tidak dapat dipahami. Mereka terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memburu wajib-wajib pajak baru dan menuntut pembayaran pajak yang lebih progresif serta mengencangkan strategi pemasaran. Padahal, indonesia masih punya ruang terak yang cukup besar untuk memperbaiki perekonomiannya. Menurut cara pandang konsep turnaround, meningkatkan penerimaan pajak pada saat daya beli sedang melemah bukanlah cara yang bijak, cara yang amat dianjurkan adalah menerapkan change management birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dalam melakukan pengeluaran. Termasuk dalam program ini kampanye anti korupsi dan pembentukan pemerintahan yang trnasparan, akuntabel dan ahli.

Pengertian Kebugaran Jasmani

Semua bentuk kegiatan manusia selalu memerlukan dukungan fisik, masalah kemampuan fisik merupakan faktor dasar bagi setiap aktifitas manusia. Maka untuk melakukan setiap aktifitas sehari-hari, minimal harus mempunyai kemampuan fisik yang selalu mendukung aktifitas tersebut.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap orang tidak akan lepas dari kebugaran jasmani, karena kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan  kehidupan sehari-hari. Kebugaran jasmani terkait erat dengan keadaan kesehatan seseorang. Definisi sehat menurut organisasi kesehatan dunia adalah, “health is a state of physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity”. Selanjutnya juga dalam menyatakan, “health is a relative state in which one is able to function wellpsychologicall, mentally, socially and spiritually in order to express  the full range of one’s unique potentialities within the environment in which one is living.

Berdasarkan  definisi di atas, maka salah satu indikator seseorang dikatakan sehat adalah mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Berkaitan dengan pengertian  kebugaran jasmani, Kusmaedi mengungkapkan, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan  pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan  kelelahan yang berarti, sehingga tubuh masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban tambahan.

Senada dengan  pendapat tersebut, Giriwijoyo mengungkapkan, kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan  dan telah  pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada esok harinya.

Sedangkan menurut Presiden‟t Council N Physical Fitness And Sport mengartikan “kebugaran jasmani sebagai  kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh vitalitas dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti  dan masih cukup energi untuk bersantai  pada waktu luang dan menghadapi hal-hal yang sifatnya darurat.”

Kebugaran jasmani

Karpovich mengungkapkan bahwa physical fitness (kebugaran jasmani) berarti memenuhi beberapa syarat atau sanggup mengatasi beberapa syarat fisik”. Ini dikarenakan fisik bersifat anatomis dan fisiologis sehingga timbul 2 istilah yaitu anatomical (struktural) fitness dan phsyiollogisial fitness. Anatomical fitness adalah berhubungan dengan persyaratan-persyaratan yang bersangkutan dengan ukuran berat badan, kelengkapan sruktural anatomi. Sedangkan physiollogisal fitness adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi-fungsi alat tertentu. Disamping itu psychological fitness, yaitu ketika seseorang memiliki emosi stabil, daya persepsi, motivasi, dan  pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Menurut Suroto, kebugaran jasmani merupakan  kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dengan daya kerja tinggi tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Senada dengan pendapat tersebut, Sigit  Nugroho, mengemukakan bahwa “kebugaran jasmani adalah  kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang serta untuk keperluan mendadak.”

Pembinaan  kebugaran jasmani sangat berpengaruh bagi siswa guna menunjang proses pembelajaran di sekolah, serta aktivitas fisik lain diluar sekolah. Berdasarkan  beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa kebugaran jasmani adalah kualitas kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami suatu kelelahan yang berlebihan  dan masih dapat menikmati waktu luang serta selalu siap untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Dalam aktivitas sehari-hari, kebugaran jasmani menggambarkan keadaan tubuh seseorang selain mampu mengerjakan pekerjaan rutin harian juga masih sanggup melakukan aktivitas fisik lainnya.

Kebugaran jasmani mempunyai fungsi  pengemban  kesanggupan  kerja bagi siapapun, sehingga dapat menyelesaikan tugas  pekerjaannya dengan baik dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Adapun fungsi  dari kebugaran jasmani dapat digolongkan sebagai berikut :
1. Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan
a. Kebugaran jasmani bagi olahragawan dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi.
b. Kebugaran jasmani bagi karyawan dibutuhkan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas kerja.
c. Kebugaran Jasmani bagi pelajar dan mahasiswa jasmani bagi anak untuk meningkatkan prestasi dan mempertinggi kemampuan hasil belajar.

2. Golongan yang dihubungkan dengan keadaannya.
a. Kebugaran jasmani bagi penderita cacat untuk rehabilitasi.
b. Kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk perkembangan bayi dalam kandungan mempersiapkan diri menghadapi saat persalinan.

3. Golongan yang dihubungkan dengan usia
a. Kebugaran jasmani bagi anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang baik.
b. Kebugaran jasmani bagi orang tua untuk mempertahankan kondisi fisik terhadap serangan penyakit.

Pengertian Asuransi

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Asuransi (insurance) sebagai diistilakan dengan ”pertanggungan”, adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam UU didenifisikan bahwa ”asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang no 2 tahun 1992 ini mencakup dua jenis asuransi, yaitu; asuransi kerugian (loss insurance) dan asuransi jumlah (sum insurance) yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial.

Usaha asuransi didefinisikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 2 huruf (a) tentang usaha perasuransian yaitu usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau matinya seseorang.

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 disempitkan hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah, ”asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

Asuransi

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 246 yaitu:
“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakkan atau kehilangan keuntungan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak dibidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:
a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan asuransi jiwa.

Dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adaiah Perusahaan Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulanggan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan.

Perusahaan Asuransi Jiwa merupakan badan hukum milik swasta atau badan hukum milik negara.
Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (the third party interest theory) dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oieh tentanggung atau ahli waris tertanggung.

KH. Ahmad Azhar Bsyir, M.A. Mengemukan bahwa perjanjian asuransi adalah hal baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan para sahabat serta tabi’ i n.

Kenyataan yang dikemukan di atas memberi interprestasi bahwa bila berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut Syari’at Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode Ijtih ad. Melalui Ijtih ad itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya, untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode Ijtih ad dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:
a. Maslahah Mursalah / untuk kemaslahatan umum.
b. Melakukan Interprestasi atau penafsiran hukum secara analogi.

Dengan menggunakan metode di atas tentunya akan melahirkan pendapat atau pandangan yang berbeda satu sama lain. Tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh pola pikir masing-masing ahli. Demikian pula pemakain qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat rukun, di antaranya terpenting adalah adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ada ditetapkan hukumnya.

Seorang muslim harus bijaksana menghadapi masalah perbedaan pendapat (khilafiyah), seperti masalah asuransi ini, harus memilih salah satu dari pendapat-pandapat ulama yang dipandang paling kuat dalil atau argumentasinya, baik pendapat yang dipilih ringan atau berat untuk dilaksanakan, dan harus meninggalkan pendapat yang masih meragukan, tapi harus bersikap tolerans terhadap sesama muslim yang berbeda pendapatnya.


Sumber:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
2. Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 6.
3. Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23